Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi 2027 dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp 31 triliun. Paket yang disiapkan mencakup bantuan untuk masyarakat dan pekerja, program magang dan pelatihan vokasi, insentif pajak, serta dukungan pembelian rumah. Sejumlah program dirancang mulai berjalan pada kuartal IV 2026, sementara lainnya akan dilanjutkan tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai program yang akan diteruskan pada 2027. Kebutuhan anggaran sementara masih disisir Kementerian Keuangan, sehingga angka Rp 31 triliun merupakan perkiraan untuk keseluruhan program.
Menurut pemerintah, rangkaian kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli, memperkuat kemampuan pekerja, dan menopang dunia usaha. Pelaksanaannya mencakup bantuan jangka pendek pada akhir 2026 sekaligus insentif yang diharapkan mendukung aktivitas ekonomi pada tahun berikutnya.
Bantuan beras dan subsidi upah pada akhir 2026
Pada kuartal IV 2026, pemerintah menyiapkan bantuan beras 10 kilogram per bulan selama Oktober hingga Desember. Bantuan dengan anggaran sekitar Rp 17,5 triliun itu ditujukan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kelompok desil 1 sampai 4.
Pemerintah juga akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada sekitar 13,3 juta pekerja. Besarannya Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan kebutuhan anggaran diperkirakan hampir Rp 12 triliun.
Program pembukaan rekening bank bagi warga berusia di atas 17 tahun turut disiapkan, dengan sasaran utama masyarakat pada desil 1 hingga 4. Jumlah penerima masih dalam proses pencocokan data antarkementerian dan lembaga. Pemerintah menyebut verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan sampai kepada kelompok yang tepat.
Berbeda dari bantuan beras dan BSU yang telah disertai rincian sasaran, program rekening masih menunggu pemutakhiran data penerima. Karena itu, jumlah warga yang akan memperoleh manfaatnya belum ditetapkan.
Magang dan keringanan pajak diperluas
Memasuki 2027, program magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan direncanakan menjangkau 150 ribu peserta. Pemerintah juga akan melanjutkan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Keringanan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan juga akan diteruskan. Jika tahun ini kebijakan tersebut berlaku untuk pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, pemerintah merencanakan perluasan ke seluruh sektor pada 2027. Sasaran program diperkirakan mencapai 7,5 juta pekerja.
Di saat yang sama, pemerintah membahas kemungkinan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bersama Kementerian Keuangan. Pembahasan tersebut mempertimbangkan perkembangan inflasi, tetapi besaran maupun perubahan ketentuannya belum ditetapkan.
Perlindungan pekerja bukan penerima upah juga masuk dalam rencana lanjutan. Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian akan diteruskan pada 2027. Sementara itu, pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan selama enam bulan akan disesuaikan dengan tingkat penghasilan pekerja.
Insentif PPN dan KPR untuk sektor perumahan
Di sektor properti, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) direncanakan berlanjut pada 2027. Insentif berlaku untuk rumah dengan harga sampai Rp 2 miliar. Untuk rumah yang harganya mencapai Rp 5 miliar, PPN DTP diberikan atas bagian harga hingga Rp 2 miliar.
Pemerintah juga menyiapkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6 persen. Fasilitas ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp 17 juta per bulan untuk membeli rumah dengan harga maksimal Rp 500 juta.
Skema PPN DTP dan KPR bersubsidi memiliki sasaran serta batas harga berbeda. Rincian tersebut menjadi penting bagi calon pembeli untuk memahami rumah yang memenuhi ketentuan masing-masing fasilitas ketika kebijakan diterapkan.
Anggaran Rp 31 triliun masih disisir
Pemerintah turut menyiapkan penyesuaian aturan PPN untuk logam mulia berkadar 99,9 persen. Standar baru itu dimaksudkan agar pelaku industri perhiasan dapat memanfaatkan fasilitas fiskal. Ketentuan yang berlaku saat ini menggunakan kadar 99,99 persen.
Besaran anggaran untuk rangkaian program masih dalam pembahasan Kementerian Keuangan. Perkiraan sementara sekitar Rp 31 triliun mencakup kebijakan yang disiapkan untuk kuartal IV 2026 dan program yang akan berlanjut pada 2027.
Rincian sasaran, aturan teknis, dan alokasi final akan menentukan seberapa luas manfaat paket tersebut dapat dirasakan. Pemerintah masih perlu menuntaskan pencocokan data penerima serta pembahasan fiskal sebelum berbagai program itu berjalan penuh.
