Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk mengawasi penyaluran ekspor dan menekan kebocoran kekayaan alam Indonesia. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya bertahan untuk menjaga kepentingan bangsa.
Prabowo menyampaikan kebijakan itu dalam Sidang Kabinet yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (23/10/2026). Menurut dia, sebagian kekayaan Indonesia selama ini tidak tinggal di dalam negeri, antara lain akibat penyelundupan dan manipulasi nilai ekspor.
DSI akan memantau dan menyalurkan ekspor
Dalam penjelasannya, Prabowo mengatakan DSI merupakan perusahaan BUMN yang akan memantau sekaligus menyalurkan ekspor Indonesia. Pemerintah berharap mekanisme satu pintu tersebut dapat membantu mengamankan kebocoran yang terjadi selama ini.
“Kita terpaksa mengambil tindakan untuk survival kita sebagai bangsa,” kata Prabowo. Ia menyebut rencana itu telah dilaporkan kepada MPR pada 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, dan menurutnya disetujui seluruh fraksi.
Prabowo menegaskan, pengawasan ekspor melalui DSI ditujukan untuk melindungi kekayaan negara. Ia tidak merinci dalam pernyataannya bagaimana mekanisme operasional perusahaan itu akan diterapkan, termasuk tahapan pelaksanaan maupun jenis ekspor yang akan lebih dahulu diawasi.
Gagasan ekspor satu pintu, sebagaimana dijelaskan Prabowo, menempatkan DSI sebagai pemantau dan penyalur. Pemerintah mengaitkan kebijakan itu dengan persoalan kebocoran kekayaan, penyelundupan, serta manipulasi nilai ekspor. Rincian mengenai cara menutup celah-celah tersebut belum dipaparkan dalam keterangan yang tersedia.
Prabowo sebut kebijakan sebagai langkah bertahan
Presiden menggambarkan pembentukan DSI sebagai tindakan yang diambil dalam situasi yang ia sebut sebagai “survival mode”. Pernyataan itu menekankan bahwa pemerintah memandang pengamanan kekayaan alam sebagai persoalan penting bagi keselamatan dan kepentingan Indonesia.
Ia juga mengatakan rencana tersebut telah disampaikan kepada MPR dan memperoleh persetujuan seluruh fraksi. Namun, pernyataan itu belum disertai uraian lebih jauh mengenai bentuk persetujuan ataupun proses lanjutan yang akan ditempuh untuk menjalankan kebijakan ekspor satu pintu.
Karena itu, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan kebijakan: bagaimana DSI menjalankan fungsi pemantauan dan penyaluran, serta bagaimana pemerintah mengukur keberhasilannya dalam menekan kebocoran. Hal-hal tersebut belum dijelaskan dalam paparan Prabowo yang dikutip dalam laporan.
Prabowo juga menyinggung pelaksanaan program MBG
Dalam Sidang Kabinet yang sama, Prabowo turut berbicara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui pelaksanaan program prioritas tersebut masih memiliki kekurangan, tetapi menegaskan program itu tetap perlu berjalan karena dinilai penting bagi masa depan anak-anak Indonesia.
Prabowo menyebut pemerintah telah menindak sejumlah pihak terkait pelaksanaan MBG. Menurut angka yang ia paparkan, 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 203 orang diperiksa Kejaksaan Agung, dan 353 orang diberhentikan dengan tidak hormat. Sebanyak 2.600 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat Badan Gizi Nasional.
Ia meminta penindakan dilakukan terhadap pihak-pihak yang menyelewengkan tugas. “Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih,” ujarnya, seraya menyebut MBG sebagai program strategis.
Dua isu tersebut memperlihatkan penekanan Prabowo pada pengamanan sumber daya dan pengawasan program pemerintah. Untuk kebijakan ekspor satu pintu, rincian pelaksanaan DSI akan menjadi hal penting yang perlu dicermati setelah pemerintah menyampaikan rencana dan tujuannya.
