PDIP mendukung usul pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk mendalami persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menyatakan Pansus dapat memeriksa sejumlah pihak, termasuk sekolah Gibran di Australia dan Singapura.
Deddy menilai, pendalaman diperlukan agar DPR mendapat gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut. Pemeriksaan, menurut dia, tidak cukup hanya dengan meminta keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Urusan ini kan tidak saja menyangkut satu kasus tetapi sangat mungkin juga dialami banyak orang. Sehingga kita perlu mendalami agar terang benderang,” kata Deddy saat dihubungi, Jumat (9/10).
PDIP ingin pemeriksaan melibatkan banyak pihak
Deddy mengatakan DPR dapat meminta keterangan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Keuangan. Ia juga membuka kemungkinan pemanggilan pihak sekolah Gibran di Australia dan Singapura yang menerbitkan certificate of attendance atau dokumen lainnya.
Menurut Deddy, keterangan dari lembaga penyelenggara pemilu saja belum tentu cukup untuk memberikan kejelasan dan kepastian. Karena itu, ia menilai pemeriksaan perlu menjangkau pihak yang berkaitan langsung dengan dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
“Termasuk pihak sekolah, bahkan kalau perlu institusi yang mengeluarkan certificate of attendance atau dokumen lain di Singapura dan Australia. Kalau hanya KPU dan Bawaslu maka tidak bisa mendapatkan keterangan menyeluruh dan suatu kepastian,” kata Deddy.
Dukungan PDIP tersebut merespons usul pembentukan Pansus yang sebelumnya disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo. Ia meminta pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara gugatan terkait syarat pendidikan Gibran menjadi perhatian DPR.
Usul Pansus bermula dari persoalan syarat pendidikan
Eka mendorong DPR menghormati putusan MK sekaligus menjalankan fungsi konstitusionalnya jika terdapat dasar dan bukti yang cukup untuk menindaklanjuti persoalan itu. Ia menekankan bahwa verifikasi, apabila diperlukan, harus dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang.
“Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” kata Eka dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).
Dengan demikian, usul Pansus yang dibicarakan DPR berangkat dari kebutuhan untuk memastikan persoalan faktual melalui pemeriksaan berbasis bukti. Deddy menyatakan dukungan terhadap pendalaman itu, tetapi bahan yang tersedia belum menyebut adanya keputusan DPR untuk membentuk Pansus.
Mekanisme kerja Pansus DPR
Pansus merupakan alat DPR yang dibentuk untuk menjalankan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sifatnya sementara atau ad hoc. Pansus dibubarkan setelah tugasnya selesai atau masa keanggotaannya berakhir.
Pasal 17 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur susunan, keanggotaan, jangka waktu, serta kewajiban Pansus menyampaikan laporan kepada Rapat Paripurna DPR. Pansus umumnya digunakan untuk menangani isu nasional yang dinilai penting, kompleks, dan melibatkan lintas sektor.
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Pansus dibentuk melalui Rapat Paripurna. Jumlah anggotanya paling banyak 30 orang, dengan komposisi berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi.
Ruang lingkup pemeriksaan yang diusulkan Deddy menunjukkan bahwa pendalaman, jika disepakati, dapat melibatkan lebih dari satu lembaga. Tahap berikutnya bergantung pada keputusan DPR mengenai usul tersebut, termasuk apakah pemeriksaan akan ditempuh melalui Pansus dan pihak mana saja yang akan dimintai keterangan.
