Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan gugatan yang meminta masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 diperpanjang sampai 2031. Majelis menyatakan tiga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut, sehingga permohonan berhenti sebelum pokok persoalannya diperiksa.
Putusan dibacakan dalam sidang pleno di Jakarta Pusat pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan amar singkat, “Tidak dapat diterima.” Ketiga pemohon ialah Muhammad Zulfan Raghibie, M Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra.
MK menilai pemohon tak punya kerugian konstitusional
Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa para pemohon tidak menunjukkan hubungan langsung antara hak konstitusional mereka dan ketentuan undang-undang yang diminta untuk diuji. Menurut majelis, mereka juga tidak membuktikan adanya kerugian konstitusional akibat berlakunya aturan tersebut.
Penilaian itu menyangkut syarat untuk mengajukan perkara, bukan putusan atas perlu atau tidaknya masa jabatan anggota DPRD diperpanjang. Karena kedudukan hukum pemohon tidak terpenuhi, MK tidak masuk ke pembahasan lebih jauh mengenai alasan dan permintaan dalam gugatan.
Saldi juga menilai pasal-pasal yang dipersoalkan tidak menghalangi hak para pemohon untuk memilih dalam pemilihan umum. Dalam pemberitaan DetikNews, ketentuan yang disebut dalam penjelasan tersebut adalah Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4). DetikNews menuliskan keduanya sebagai bagian dari UU Nomor 7 Tahun 2014, sementara perkara ini dan laporan NTVNews menyebut undang-undang yang diuji sebagai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perbedaan penyebutan nomor undang-undang itu muncul dalam laporan mengenai perkara yang sama.
Pemohon khawatir ada jeda keanggotaan DPRD
Permohonan tersebut tercatat dengan nomor 374/PUU-XXIV/2026. Ketiga warga itu meminta MK menguji UU MD3 dan mengubah ketentuan yang berlaku agar anggota DPRD periode 2024-2029 dapat tetap menjabat hingga 2031.
Dalam argumentasi yang dipaparkan di persidangan, para pemohon mengaitkan persoalan masa jabatan dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan itu memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Mereka menilai pemisahan jadwal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian tentang masa kerja anggota DPRD yang terpilih pada 2024.
Para pemohon berpendapat masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berakhir ketika anggota DPRD hasil Pemilu 2029 mengucapkan sumpah atau janji. Namun, menurut mereka, jarak antara pemilu nasional dan pemilu daerah dapat mencapai dua tahun enam bulan. Jeda itu dikhawatirkan berpotensi menyebabkan kekosongan keanggotaan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Mereka juga menilai belum adanya aturan lanjutan untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut bisa menimbulkan masalah dalam pemerintahan daerah. Atas alasan itu, mereka meminta masa jabatan anggota DPRD yang terpilih pada 2024 diperpanjang sampai 2031. Permintaan tersebut kini tidak diterima karena majelis menghentikan pemeriksaan pada tahap kedudukan hukum.
Pokok permohonan belum dinilai majelis
NTVNews melaporkan perkara telah memasuki sidang perdana pada 14 Oktober 2026 dengan agenda mendengarkan permohonan para pemohon. Namun, putusan 29 Oktober tidak menjawab apakah kekhawatiran mengenai jeda keanggotaan DPRD beralasan atau bagaimana masa jabatan harus diatur. MK hanya menyatakan para pemohon tidak memenuhi syarat untuk meminta pengujian undang-undang dalam perkara tersebut.
Dengan demikian, gugatan itu tidak menghasilkan perubahan terhadap masa jabatan anggota DPRD periode 2024-2029. Permintaan agar masa tugas mereka berlanjut hingga 2031 tidak dikabulkan, tetapi persoalan yang diajukan para pemohon mengenai kepastian masa jabatan dan jadwal pemilu daerah tidak diputus melalui pemeriksaan pokok perkara ini.
Putusan tersebut menutup perkara nomor 374/PUU-XXIV/2026 di MK. Dalam informasi yang disampaikan kedua media, belum disebutkan langkah lanjutan para pemohon setelah permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
