Mercy Sihombing, salah satu pemohon dalam gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK), mengatakan dirinya pernah meminta penjelasan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Permintaan informasi itu, menurut Mercy, menjadi awal dari upayanya menelusuri dokumen tersebut.
Dalam program Bola Liar KompasTV, Jumat (16/10/2026), Mercy menyebut ia mengirim surat kepada menteri untuk menanyakan isi dan dasar surat keterangan atau suket itu. Ia juga menunjukkan surat permohonan informasi yang dimaksud dalam tayangan tersebut.
Permintaan informasi mengenai suket Gibran
Mercy mengatakan permintaan penjelasan yang ia ajukan kepada kementerian tidak mendapat jawaban. Ia kemudian menyebut adanya pengumuman Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 11 Maret, serta berkas yang diterimanya sekitar April. Menurut Mercy, berkas tersebut memuat suket Gibran yang ingin ia ketahui.
Dalam keterangannya, Mercy menyampaikan bahwa ia awalnya hanya ingin bertanya kepada kementerian mengenai surat itu. Ia mempertanyakan dokumen tersebut dan meminta penjelasan dari pihak yang berwenang. Bahan yang disampaikan Mercy dalam program itu termasuk salinan surat permohonan informasi.
Rangkaian waktu yang ia ceritakan dimulai dari surat kepada menteri, disusul tidak adanya jawaban pada 11 Februari. Setelah itu, menurut Mercy, muncul pengumuman KIP pada 11 Maret dan berkas diterima sekitar April. Ia tidak menyebutkan tahun untuk tanggal-tanggal tersebut dalam keterangan yang dikutip.
Gugatan di MK dan proses di PTUN
Mercy tercatat sebagai salah satu pemohon dalam gugatan mengenai ijazah Gibran di MK. Perkara itu telah diputus. Namun, selain membawa persoalan tersebut ke MK, ia mengatakan pihaknya juga menggugat terkait suket Gibran ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Mercy, sidang di PTUN masih berjalan dan telah memasuki tahap duplik. Ia menegaskan gugatan tersebut tidak ditujukan untuk melawan Gibran. Pihak yang menjadi tergugat dalam perkara itu, kata dia, adalah Kemendikdasmen.
Mercy menyampaikan pandangannya bahwa pejabat publik semestinya memiliki ijazah, bukan sekadar surat keterangan. Ia juga menilai Gibran tidak memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari berbagai sumber. Pernyataan itu merupakan penilaian Mercy dalam perkara yang masih berjalan di PTUN.
Perbedaan jalur hukum tersebut menjadi bagian penting dari penjelasan Mercy. Gugatan di MK berkaitan dengan perkara yang telah diputus, sementara persoalan suket yang ia ajukan ke PTUN, menurut keterangannya, masih diproses. Ia menyebut kementerian sebagai tergugat dalam perkara administrasi tersebut.
Pakar hukum menyoroti amar putusan MK
Dalam program yang sama, pakar hukum tata negara Universitas Jayabaya, Muhammad Rullyandi, mengatakan putusan MK telah mengakhiri pendapat yang menyebut Gibran tidak memenuhi syarat saat pencalonan sebagai wakil presiden. Ia merujuk pada amar putusan yang menyatakan pokok permohonan tidak dapat diterima.
Rullyandi juga menanggapi pertimbangan MK yang disebut tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara sekolah menengah atas atau sederajat. Menurut dia, pertimbangan hukum yang tidak menunjang amar putusan tidak menjadi alasan yang mengikat. Ia menekankan bahwa bagian putusan yang dijalankan adalah amar putusan.
Pandangan Rullyandi itu berbeda dari penilaian yang disampaikan Mercy mengenai pemenuhan syarat pencalonan Gibran. Keduanya berbicara dalam konteks berbeda: Mercy menjelaskan alasan dan langkah yang ditempuh pihaknya, sedangkan Rullyandi menguraikan arti amar serta pertimbangan putusan MK.
Dengan perkara di MK yang telah diputus dan gugatan terkait suket di PTUN yang, menurut Mercy, masih berada pada tahap duplik, perhatian kini tertuju pada proses lanjutan di pengadilan tata usaha negara. Perkembangan perkara tersebut akan menentukan bagaimana keberatan atas dokumen penyetaraan itu dipertimbangkan melalui jalur hukum.
