Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman akan mengaudit penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mempercepat penyatuan sistemnya dengan platform Sapa UMKM. Evaluasi itu disiapkan untuk memperkuat transparansi sekaligus menjadi bahan perbaikan program pada 2027.
Rencana tersebut disampaikan Maman saat ditemui di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu, 4 November 2026. Ia menyebut audit, pemantauan, dan evaluasi akan mencakup pelaksanaan sistem KUR, termasuk kesiapan bank penyalur untuk mengintegrasikan data ke Sapa UMKM.
“Saya akan lakukan audit, monitoring, evaluasi secara besar-besaran terhadap implementasi sistem program KUR kita,” kata Maman. Ia menegaskan, percepatan integrasi menjadi bagian dari agenda evaluasi tersebut.
Bank penyalur diminta terhubung ke Sapa UMKM
Integrasi sistem menjadi titik penting karena pemerintah ingin meningkatkan mutu distribusi program yang dikelola Kementerian UMKM. Dengan menempatkan penyatuan sistem sebagai sasaran, evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah pembiayaan yang tersalurkan, tetapi juga bagaimana pelaksanaan program dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Maman memberi sinyal bahwa bank penyalur yang tidak bersedia melakukan integrasi akan dimintai penjelasan. Sikap itu menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap proses penyatuan sistem akan menjadi salah satu hal yang diperiksa pemerintah. Namun, ia belum merinci bentuk audit, jadwal pelaksanaan, ataupun konsekuensi yang akan diterapkan kepada bank yang menolak.
“Kalau misalnya bank-bank itu ada yang tidak bersedia, berarti kita pertanyakan tuh,” ujar Maman. Pernyataan tersebut menempatkan kesiapan lembaga penyalur sebagai bagian dari upaya membangun transparansi, bukan semata urusan teknis platform.
Besarnya program membuat pengawasan itu berpengaruh pada banyak pelaku usaha. Bisnis.com melaporkan penyaluran KUR 2026 mencapai Rp262,4 triliun dan telah menjangkau sekitar 4 juta UMKM. Sementara itu, alokasi anggaran yang disebut Maman untuk program tersebut sebesar Rp300 triliun. Kedua angka itu menggambarkan skala pembiayaan yang perlu dikelola dan dipantau.
Porsi pembiayaan sektor produksi ditargetkan naik
Selain keterbukaan sistem, pemerintah mendorong lebih banyak KUR masuk ke sektor produksi. Maman mengatakan porsi penyaluran ke sektor tersebut telah didorong hingga 65 persen dari total alokasi. Menurut dia, capaian itu lebih tinggi dibandingkan angka pada tahun-tahun sebelumnya yang kerap berada di sekitar 57 persen.
Perbedaan angka tersebut menandai salah satu fokus yang hendak dipertahankan dalam evaluasi. Pemerintah tidak hanya ingin melihat besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga komposisi penerimanya berdasarkan sektor. Keterangan Maman tidak merinci sektor produksi apa saja yang masuk dalam perhitungan maupun metode penentuan persentasenya.
Data capaian yang beredar memperlihatkan dua ukuran yang berbeda: jumlah pembiayaan yang telah tersalurkan dan bagian yang diarahkan ke sektor produksi. Keduanya menjadi bahan penting untuk menilai pelaksanaan KUR, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah setiap penerima memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan. Di sinilah, menurut arah evaluasi yang disampaikan Maman, pemantauan dan integrasi data diharapkan memberi gambaran yang lebih jelas.
Evaluasi disiapkan untuk pelaksanaan 2027
Kementerian UMKM mengarahkan evaluasi besar-besaran ini menjelang pergantian tahun. Maman mengatakan pemerintah ingin pelaksanaan program pada 2027 lebih baik, transparan, dan tepat sasaran. Integrasi Sapa UMKM disebut sebagai salah satu jalan yang ditempuh untuk mendukung tujuan tersebut.
Penekanan pada transparansi juga berkaitan dengan kebutuhan pemerintah mengawasi distribusi pembiayaan yang melibatkan bank penyalur. Bila sistem belum terhubung, ruang pemantauan yang diharapkan dari integrasi itu belum sepenuhnya terbentuk. Karena itu, kesediaan bank untuk mengikuti proses tersebut menjadi perhatian dalam agenda yang diumumkan Maman.
Meski begitu, rincian teknis pelaksanaan masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Belum ada keterangan dalam pengumuman tersebut mengenai tenggat integrasi bagi setiap bank atau tahapan pemeriksaan yang akan dijalankan. Untuk saat ini, pemerintah menargetkan percepatan penyatuan sistem dan menjadikan hasil evaluasi menjelang akhir tahun sebagai pijakan pembenahan KUR pada 2027.
