Kejaksaan Agung menelusuri keberadaan Arif Kurniawan alias AK di luar negeri dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidik menyebut AK diduga mengendalikan sejumlah perusahaan tambang, tetapi hingga Jumat, 6 November 2026, ia belum ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri mengatakan informasi tentang keberadaan AK diperoleh dari penelusuran data perlintasan. Kejagung bekerja sama dengan instansi lain, termasuk Imigrasi, untuk mencari lokasinya. Negara tempat AK berada belum diumumkan.
“Dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri,” kata Saiful dalam konferensi pers, seperti dikutip CNBC Indonesia.
Perkara ini menyangkut dugaan korupsi pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan rentang penyidikan 2013 hingga 2025. Kejagung masih memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti untuk menyusun konstruksi perkara.
Penyidik menelusuri enam perusahaan tambang
Menurut keterangan Kejagung yang diberitakan Suara.com, AK diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat dari kegiatan pertambangan enam perusahaan. Nama yang disebut meliputi PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. CNBC Indonesia juga memuat daftar perusahaan terkait, dengan sejumlah perbedaan penulisan nama badan usaha.
Dugaan peran AK, kata penyidik, bertumpu pada pemeriksaan terhadap 38 saksi. Keterangan mereka masih menjadi bagian dari proses penyidikan, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai putusan atas keterlibatan AK ataupun pihak lain. Kejagung belum menyampaikan bahwa AK telah berstatus tersangka.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara yang berkaitan dengan pengelolaan tambang. Pemeriksaan diarahkan pada proses perizinan, produksi, hingga penjualan nikel. Kejagung belum memerinci siapa yang diduga menerima pemberian maupun nilai yang terkait dengan dugaan tersebut.
Suara.com melaporkan, penyidik turut mendalami dugaan pengaturan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar kegiatan pertambangan dapat terus berjalan. Dugaan itu masih ditelusuri bersama rangkaian persoalan izin perusahaan yang masuk dalam perkara.
Izin berakhir, kegiatan tambang diduga berlanjut
Salah satu temuan yang dipaparkan Kejagung menyangkut PT BSJ dan PT KA, yang disebut CNBC Indonesia. Izin usaha produksi pertambangan kedua perusahaan itu berakhir pada 2015, tetapi diduga tetap dikenai penangguhan sebanyak tiga kali. Kejagung menilai keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pemberitaan Suara.com, nama perusahaan kedua ditulis PT KAA. Media itu juga melaporkan bahwa hasil eksplorasi dan studi kelayakan perusahaan tersebut sebelumnya ditolak pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara. Wilayah izinnya semestinya dikembalikan kepada negara, tetapi penolakan itu kemudian dicabut. Penyidik menduga terdapat penyalahgunaan wewenang dalam proses tersebut.
Rangkaian itu menjadi salah satu jalur yang diperiksa untuk mengetahui bagaimana kegiatan pertambangan dapat berlangsung setelah masa izin berakhir. Kejagung belum mengumumkan kesimpulan penyidikan, termasuk pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana.
Enam lokasi digeledah di Jakarta
Pada Kamis, 5 November 2026, tim penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta. CNBC Indonesia melaporkan penggeledahan dilakukan bersama tim digital forensik. Dari dua tempat, penyidik menyita uang tunai Rp 11,2 miliar dan Rp 595 juta. Jika dijumlahkan, nilainya Rp 11,795 miliar.
Barang bukti lain yang dibawa penyidik mencakup dokumen dan perangkat elektronik, termasuk telepon genggam, laptop, serta rekaman CCTV. Benda-benda tersebut akan diperiksa sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti dalam perkara.
Kejagung menyatakan pemeriksaan saksi masih berjalan setelah 38 orang dimintai keterangan. Penyidik juga melanjutkan pengumpulan bukti dan penelusuran keberadaan AK. Hasil penyidikan nantinya akan menjadi dasar bagi Kejagung untuk menentukan kelanjutan perkara dan menyampaikan berkas kepada penuntut umum.
