Joko Widodo mempersilakan pihak yang ingin mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh jalur yang tersedia. Jokowi menegaskan, setiap langkah harus mengikuti mekanisme demokrasi dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pernyataan Presiden ke-7 RI itu disampaikan saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (8/10/2026). Wacana pemakzulan muncul setelah gugatan terkait syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).
“Di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi ya silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Jokowi, seperti dikutip detikJateng.
Jokowi sebut pemakzulan Gibran harus lewat mekanisme
Jokowi menyatakan tidak mempersoalkan rencana tersebut selama ditempuh melalui mekanisme yang tersedia. “Saya kira itu. Nggak ada masalah,” ujarnya ketika menanggapi kemungkinan penggugat membawa isu itu ke DPR.
Respons Jokowi tidak menyatakan dukungan terhadap pemakzulan maupun menilai substansi tuntutan para penggugat. Ia menekankan bahwa pihak yang ingin melanjutkan langkah politik atau hukum perlu mengikuti prosedur sesuai konstitusi dan aturan yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan di tengah perhatian terhadap kelanjutan sengketa mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Para penggugat sebelumnya menggugat persoalan tersebut melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.
Penggugat berencana membawa perkara ke DPR
Setelah gugatan mereka ditolak, pihak penggugat menyatakan akan membahas langkah berikutnya, termasuk mendorong pemakzulan Gibran melalui DPR. Rencana itu belum disebut sebagai langkah yang sudah resmi diajukan; kuasa hukum penggugat mengatakan mereka akan merapatkan lebih dahulu waktu dan teknis upaya tersebut.
Refly Harun, kuasa hukum penggugat PHPU nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, menyampaikan rencana itu seusai sidang pembacaan putusan di MK, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Ia mengatakan pembahasan akan dilakukan secepatnya, tetapi waktu pelaksanaannya masih akan diputuskan bersama.
“Secara teknis upaya-upaya itu akan kami rapatkan segera as soon as possible,” kata Refly. Ia menambahkan, apakah langkah tersebut ditempuh pekan itu atau pekan berikutnya masih akan didiskusikan dan diputuskan.
Menurut keterangan dalam perkara tersebut, MK menyatakan tidak menemukan ijazah atau dokumen kelulusan Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan jenjang SMA atau sederajat. Para penggugat kemudian menyatakan hendak membawa persoalan itu ke DPR setelah putusan tersebut.
Dengan demikian, ada dua hal yang masih perlu dibedakan: putusan MK atas gugatan yang telah diperiksa dan rencana penggugat untuk menempuh upaya lain. Pernyataan Refly menunjukkan rencana pemakzulan masih akan dibahas, sementara Jokowi meminta agar setiap langkah mengikuti jalur yang tersedia.
Jokowi tanggapi isu syarat pendidikan untuk 2029
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga ditanya mengenai kemungkinan Gibran tidak dapat maju dalam Pilpres maupun Pilkada 2029 apabila tidak memiliki Paket C. Jokowi tidak mengambil keputusan atas kemungkinan tersebut dan mengatakan ada lembaga yang berwenang untuk menentukannya.
“Semuanya ada yang memiliki kewenangan untuk memutuskan itu. KPU, ada kita punya Bawaslu, semuanya ada. Semuanya ada mekanismenya dan semuanya ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu,” kata Jokowi.
Jawaban itu menempatkan persoalan kelayakan pencalonan pada kewenangan lembaga terkait, bukan pada penilaian pribadi Jokowi. Ia kembali menekankan bahwa mekanisme dan lembaga yang berwenang telah tersedia untuk memutuskan persoalan tersebut.
Untuk saat ini, penggugat masih perlu membahas bentuk dan waktu langkah yang mereka rencanakan setelah putusan MK. Sementara itu, sikap Jokowi tetap pada satu pesan: siapa pun yang hendak mengajukan pemakzulan Gibran harus mengikuti mekanisme demokrasi serta aturan hukum yang berlaku.
