Business Judgment Rule (BJR) tidak otomatis melindungi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tuntutan pidana. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Narendra Jatna, menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata dan pidana berjalan dalam ranah hukum yang berbeda, terutama ketika sebuah keputusan berkaitan dengan penugasan negara.
Penjelasan itu disampaikan Narendra dalam paparan kunci bertajuk “Business Judgment Rule in Proportion: Business Decision Benchmarks, Boundaries of Liability, and the Role of the Legal Function” pada rangkaian The Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026, Jumat (9/10). Isu BJR kembali menjadi sorotan di tengah sejumlah perkara direksi BUMN yang menghadapi tuduhan korupsi terkait kerugian negara.
Bagi perusahaan negara, persoalan ini tidak sederhana. BUMN dituntut mencari keuntungan, tetapi juga dapat menjalankan penugasan negara. Dalam kegiatan bisnis, keputusan tidak selalu berujung untung. Kerugian yang muncul kemudian dapat memicu pertanyaan mengenai batas antara risiko usaha dan persoalan hukum.
BJR bergantung pada tujuan keputusan bisnis
Narendra menjelaskan, BJR dapat dipertimbangkan ketika BUMN mengambil keputusan untuk mencapai keuntungan perusahaan. Namun, menurut dia, perlindungan tersebut tidak serta-merta berlaku pada keputusan yang dibuat untuk menjalankan penugasan negara, sebab tujuannya tidak semata-mata kepentingan perusahaan.
“Jika BUMN bertujuan mencari keuntungan, BJR bisa masuk. Namun, jika berupa penugasan, itu sudah pasti bukan semata untuk kepentingan perusahaan. Jadi dari kalimat ini pun menunjukkan BJR tidak applied untuk penugasan. Kata kuncinya di situ,” kata Narendra.
Pembedaan tujuan itu menjadi penting karena kegiatan BUMN dapat mencakup kepentingan yang berbeda. Keputusan komersial berorientasi pada hasil usaha, sedangkan penugasan negara membawa tujuan yang tidak terbatas pada keuntungan perusahaan. Dalam pandangan Jamdatun, BJR tidak dapat digunakan sebagai tempat bersandar untuk seluruh keputusan direksi tanpa melihat konteks dan tujuan tindakan tersebut.
Meski demikian, penjelasan itu tidak menyatakan bahwa setiap kerugian BUMN dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Pokok yang ditekankan Narendra adalah bahwa BJR tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Penilaian pidana tetap merujuk pada ketentuan hukum pidana yang berlaku, bukan semata-mata pada perlindungan dalam ranah perseroan.
Pertanggungjawaban pidana memiliki aturan sendiri
Narendra menerangkan bahwa hukum pidana materiil bersifat otonom. Artinya, ketika hukum pidana mengatur secara khusus suatu persoalan yang juga bersinggungan dengan bidang hukum lain, penanganan perkara pidana mengikuti definisi dan ketentuan dalam hukum pidana.
Dalam konteks BJR, ia merujuk Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara pokok, pasal tersebut menyatakan ketentuan mengenai tanggung jawab direksi atau dewan komisaris atas kesalahan maupun kelalaian dalam undang-undang perseroan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum pidana.
Dengan demikian, aturan yang membahas tanggung jawab direksi dalam hukum perseroan tidak serta-merta menutup pemeriksaan pidana. Narendra menilai, apabila hukum pidana mengatur suatu perbuatan, sifat otonom hukum pidana materiil tetap berlaku. Pemisahan antara tanggung jawab perdata dan pidana tidak bisa dipakai untuk meniadakan ketentuan pidana.
Batas perlindungan bagi direksi BUMN
Penegasan tersebut memberi batas bagi penggunaan BJR dalam menghadapi perkara yang timbul dari keputusan bisnis. BJR dapat menjadi bagian dari pembahasan atas keputusan yang diarahkan pada kepentingan usaha, tetapi bukan kekebalan menyeluruh dari proses hukum. Terlebih, karakter sebuah keputusan perlu dilihat: apakah berorientasi pada keuntungan perusahaan atau merupakan pelaksanaan penugasan.
Bagi direksi, perbedaan ini menempatkan tujuan dan konteks keputusan sebagai hal yang tidak dapat diabaikan. Kerugian usaha saja bukan penjelasan lengkap tentang bagaimana sebuah perkara harus dinilai. Namun, penyebutan suatu tindakan sebagai keputusan bisnis juga tidak otomatis mengakhiri pertanyaan tentang kemungkinan pertanggungjawaban pidana.
Perdebatan mengenai BJR dan direksi BUMN pada akhirnya bertumpu pada batas antara risiko usaha, penugasan negara, serta aturan pidana yang berlaku. Penjelasan Jamdatun menegaskan bahwa BJR bukan tempat berlindung dari jerat pidana. Bagi perusahaan negara, kejelasan tujuan keputusan dan pemahaman atas batas hukum menjadi penting ketika menjalankan mandat bisnis maupun penugasan negara.
