Sitti Husniah Talenrang menghadapi dua perkembangan besar setelah masa jabatannya sebagai Bupati Gowa berakhir: ia dimakzulkan menyusul proses hak angket DPRD dan kini ditahan polisi dalam perkara dugaan korupsi. Salah satu perkara yang menjadi dasar proses pemakzulan berkaitan dengan pengadaan seragam sekolah gratis pada 2025.
Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 1 P/UP/2026, sebagaimana dikutip detikNews, terdapat indikasi penyimpangan dalam program tersebut. Putusan itu juga menyinggung dugaan aliran dana Rp 600 juta dari penyedia ke rekening pribadi Muh Basri, yang disebut sebagai orang dekat Husniah. Temuan tersebut disampaikan sebagai indikasi, bukan kesimpulan bahwa Husniah telah terbukti melakukan korupsi.
Husniah kini menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Polda Sulawesi Selatan. ANTARA News Kalteng melaporkan masa penahanan itu, sementara Kompas.id memberitakan Husniah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Ia juga menempuh praperadilan, menurut laporan CNN Indonesia.
Program seragam masuk dalam perkara pemakzulan
Husniah terpilih dalam Pilkada 2024 dan dilantik sebagai Bupati Gowa pada Februari 2025. Ia menjadi perempuan pertama yang terpilih untuk memimpin kabupaten tersebut. Namun, pemerintahan yang baru berjalan itu kemudian menghadapi hak angket DPRD Gowa.
Proses tersebut berlangsung pada 2026. DPRD mengajukan sejumlah dugaan kasus, dan usulan pemberhentian Husniah kemudian dibawa ke MA. Dalam perkara pengadaan seragam, majelis menilai bukti yang diajukan DPRD menunjukkan indikasi persoalan tata kelola pemerintahan, termasuk soal transparansi dan akuntabilitas.
MA menyebut ada indikasi dana Rp 600 juta dari penyedia yang masuk ke rekening pribadi atas nama Muh Basri alias Basri Kajang. Dalam putusan, Basri disebut sebagai orang dekat Husniah. Informasi yang tersedia tidak merinci identitas penyedia, tujuan transfer, ataupun penjelasan mengenai penggunaan dana tersebut. Karena itu, aliran dana tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari dugaan yang dinilai dalam proses pemakzulan.
Husniah membantah tuduhan terkait program itu dalam rapat paripurna DPRD Gowa pada 12 Agustus 2026. Meski demikian, MA menilai pendapat DPRD mengenai dugaan penyimpangan tersebut memiliki dasar untuk dijadikan alasan pemberhentian dari jabatan bupati.
“Mahkamah Agung berpendapat bahwa pendapat Pemohon atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Pengadaan Seragam Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2025 berdasar hukum untuk dapat digunakan sebagai alasan pemberhentian Dr Hj Sitti Husniah Talenrang, SE, MM, dari jabatan Bupati Gowa,” demikian bunyi putusan MA yang dikutip detikNews.
Penahanan berjalan melalui perkara pidana
Pemakzulan dan penahanan merupakan perkembangan berbeda dalam kasus Husniah. Putusan MA yang dirujuk detikNews membahas dugaan yang diajukan DPRD sebagai alasan pemberhentian. Sementara itu, kabar penahanan disampaikan dalam laporan media mengenai perkara dugaan korupsi yang ditangani kepolisian. Rincian perkara pidana yang menjadi dasar penahanan tidak dijelaskan dalam bahan laporan yang tersedia.
Perbedaan itu penting agar dugaan dalam proses politik dan keputusan mengenai status hukum pidana tidak dicampuradukkan. Putusan pemberhentian dari jabatan bukan keterangan bahwa seseorang telah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi. Demikian pula, penahanan merupakan tindakan yang dilaporkan dalam proses perkara, bukan putusan akhir mengenai kesalahan.
Husniah kini meminta penangguhan penahanan dan mengajukan praperadilan, sebagaimana diberitakan Kompas.id dan CNN Indonesia. Kedua upaya itu menjadi perkembangan berikutnya yang perlu dicermati, sementara proses hukum atas dugaan korupsi tetap berjalan. Belum ada keterangan dalam bahan yang tersedia mengenai hasil permohonan tersebut.
