Guru honorer yang tidak lolos tes CPNS pada 2027 tidak akan diberhentikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan mereka tetap dapat mengajar sebagai guru non-ASN, sementara guru PPPK paruh waktu dijadwalkan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 tanpa tes.
Rencana tersebut disampaikan Mu’ti sebagai bagian dari kebijakan yang disebutnya menjadi kado Hari Guru Nasional 2026. Dua jalur itu menyasar kelompok berbeda: guru PPPK paruh waktu mendapat perubahan status, sedangkan guru honorer atau non-ASN memperoleh kesempatan mengikuti seleksi CPNS. Keduanya tidak berarti seluruh guru non-ASN otomatis menjadi aparatur sipil negara.
JPNN.com melaporkan Mu’ti menyampaikan rencana itu dalam taklimat media bertajuk “2 Tahun Gerak Nyata Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” di Kantor Kemendikdasmen pada Senin, 26 Oktober 2026. Kebijakan yang diumumkan tersebut direncanakan mulai dijalankan pada tahun berikutnya.
Dua jalur berbeda untuk guru non-ASN
Bagi guru PPPK paruh waktu, pemerintah menyiapkan perubahan menjadi PPPK penuh waktu. JPNN.com menyebut perubahan itu berlaku mulai 1 Januari 2027 dan dilakukan tanpa tes. Guru yang masuk dalam skema tersebut juga akan berstatus ASN pusat di bawah kewenangan Kemendikdasmen.
Jalur bagi guru honorer berbeda. Mereka dapat mengikuti tes CPNS pada 2027, tetapi pengangkatan sebagai CPNS bergantung pada hasil seleksi. Mu’ti menegaskan kegagalan dalam tes tidak otomatis mengakhiri pekerjaan mereka sebagai guru non-ASN.
“Guru honorer atau non-ASN yang tidak lulus tes CPNS tidak kemudian mereka berhenti sebagai guru non-ASN,” kata Menteri Mu’ti.
Pernyataan itu memberi kepastian mengenai satu hal: tidak lulus seleksi tidak menjadi alasan pemecatan. Namun, status guru yang tidak lolos tetap non-ASN, bukan berubah menjadi PPPK penuh waktu atau CPNS. Karena itu, rencana pengalihan PPPK paruh waktu tidak bisa disamakan dengan peluang seleksi yang diberikan kepada guru honorer.
Kepastian kerja, bukan pengangkatan otomatis
Penegasan soal guru honorer menjadi bagian penting dari pengumuman tersebut. Kesempatan mengikuti tes CPNS tetap membuka jalur untuk memperoleh status ASN, tetapi tidak semua peserta akan otomatis mendapatkannya. Bagi yang tidak berhasil, pemerintah menyatakan mereka tetap dapat bekerja dengan status non-ASN.
Adapun kebijakan bagi PPPK paruh waktu dirancang sebagai perubahan status tanpa tes. Cakupannya, menurut informasi yang disampaikan Mu’ti dan dilaporkan JPNN.com, adalah guru PPPK paruh waktu yang akan menjadi PPPK penuh waktu. Status ASN pusat menempatkan kelompok ini di bawah kewenangan Kemendikdasmen.
Pengumuman tersebut belum memerinci jumlah guru yang akan terdampak, tahapan administrasi, ataupun mekanisme pelaksanaan untuk masing-masing kelompok. Rincian itu penting agar guru dapat memahami proses yang harus mereka jalani, terutama karena perubahan status PPPK paruh waktu dan seleksi CPNS bagi honorer memiliki prosedur berbeda.
Pelaksanaan dijadwalkan mulai 2027
Mu’ti menyebut kebijakan-kebijakan tersebut akan dijalankan mulai Januari 2027. Untuk perubahan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, tanggal yang disebutkan secara khusus adalah 1 Januari 2027. Sementara itu, guru honorer dijadwalkan memperoleh kesempatan mengikuti tes CPNS pada tahun yang sama.
Janji bahwa guru yang gagal dalam seleksi tetap bekerja juga perlu dibaca sesuai batas yang disampaikan: mereka mempertahankan status sebagai guru non-ASN. Pengumuman itu tidak menyebut adanya perubahan status otomatis bagi peserta yang tidak lolos, sehingga peluang menjadi ASN tetap bergantung pada jalur yang tersedia.
Dengan demikian, kabar yang dibawa menjelang Hari Guru Nasional 2026 memuat dua kepastian yang berbeda. PPPK paruh waktu direncanakan beralih menjadi penuh waktu tanpa tes, sedangkan guru honorer dapat mengikuti seleksi CPNS tanpa terancam berhenti mengajar hanya karena tidak lulus. Detail teknis pelaksanaan masih menjadi bagian yang perlu dijelaskan sebelum kebijakan mulai berjalan pada 2027.
