Fatwa MUI tentang vape tidak hanya menyasar orang yang mengisap rokok elektrik. Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan penyalahgunaan, produksi, dan perdagangan produk tersebut sebagai perbuatan haram, sekaligus meminta pemerintah dan DPR menyusun aturan yang melarangnya.
Ketetapan itu tercantum dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Dokumen ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan tersebut.
CNN Indonesia dan ANTARA melaporkan bahwa pertimbangan MUI mencakup risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, serta kemungkinan vape dimanfaatkan untuk peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lain.
Larangan mencakup pengguna hingga rantai usaha
Dalam fatwa itu, MUI menyebut penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Pertimbangan lainnya adalah pencegahan agar perangkat tersebut tidak menjadi sarana untuk mengedarkan atau mengonsumsi zat terlarang. MUI menyebut prinsip pencegahan itu sebagai sadd al dzariah.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”
Ruang lingkup ketetapan tidak berhenti pada pemakaian. ANTARA melaporkan bahwa fatwa tersebut juga mengharamkan penyalahgunaan vape, kegiatan memproduksi, serta perdagangan rokok elektrik. Artinya, ketentuan MUI menyasar beberapa mata rantai sekaligus, bukan hanya perilaku konsumen.
MUI menjelaskan vape sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan berisi bahan seperti nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup. Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian karena sifatnya adiktif dan berpotensi berdampak pada sistem saraf maupun kesehatan tubuh secara umum, sebagaimana dipaparkan dalam laporan CNN Indonesia.
Penjelasan itu memberi konteks pada alasan kesehatan yang digunakan MUI. Namun, dasar fatwa juga bertumpu pada risiko sosial dan lingkungan, serta kekhawatiran perangkat tersebut dapat disalahgunakan. MUI tidak membatasi larangan pada cairan yang terbukti mengandung narkotika; bunyi ketetapan mencakup penggunaan vape secara umum, sementara penyalahgunaan disebut secara khusus.
Kekhawatiran soal narkotika cair ikut mengemuka
Fatwa ini terbit setelah Kapolri Suyudi Ario Seto meminta dukungan ulama dan pengurus MUI untuk mengkaji kemungkinan pengharaman vape. CNBC Indonesia melaporkan, Suyudi menilai rokok elektrik dapat dipakai sebagai media penyamaran narkotika berbentuk cair. Cairan dengan beragam aroma, termasuk aroma buah, disebut membuat produk bermasalah sulit dibedakan dari vape biasa.
Menurut penjelasan yang dimuat CNBC Indonesia, kekhawatiran kepolisian berkaitan dengan perubahan modus peredaran narkotika, dari bentuk padat ke bentuk cair. Kemasan dan aroma vape dinilai dapat menyamarkan zat yang diedarkan. Informasi tersebut menjadi bagian dari latar pembahasan, meski alasan dalam fatwa juga mencakup kesehatan dan kerusakan lingkungan.
Risiko penyalahgunaan itu membuat isu vape tidak hanya dibahas sebagai kebiasaan merokok. Dalam rumusan MUI, pencegahan peredaran zat terlarang berjalan beriringan dengan pertimbangan tentang dampak pemakaian rokok elektrik. Fatwa tersebut, dengan demikian, menyatukan persoalan kesehatan konsumen dan potensi penggunaan perangkat dalam tindak yang lebih luas.
Pemerintah dan DPR diminta menyiapkan aturan
MUI merekomendasikan pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar. MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah untuk mengendalikan peredarannya. Rekomendasi itu menempatkan tindak lanjut kebijakan sebagai agenda berikutnya setelah penetapan fatwa.
Permintaan penyusunan undang-undang menunjukkan bahwa MUI menghendaki pengaturan negara yang lebih tegas daripada ketetapan keagamaan semata. CNN Indonesia melaporkan usulan tersebut sebagai bagian dari rekomendasi resmi MUI. Sementara itu, ANTARA menyoroti desakan agar pemerintah menyiapkan regulasi. Belum ada keterangan dalam laporan-laporan tersebut mengenai jadwal pembahasan atau respons pemerintah dan DPR.
Dengan cakupan yang meliputi pengguna, produsen, dan pedagang, penerapan rekomendasi itu berpotensi menyentuh masyarakat di berbagai sisi. Namun, rincian pelarangan dan bentuk sanksi masih harus dirumuskan melalui proses legislasi yang diminta MUI. Untuk saat ini, langkah lanjutan yang disebut dalam fatwa adalah pengendalian peredaran oleh pemerintah serta penyusunan aturan bersama DPR.
