Mantan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tidak pernah dibahas bersama Komisi II. Pernyataan itu berseberangan dengan keterangan mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, yang menyebut ketentuan tersebut telah dibicarakan dalam rapat pada September 2023.
Pasal itu menjadi sorotan dalam sengketa mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perdebatan berpusat pada proses munculnya aturan tersebut dan apakah ketentuannya sudah dibahas sebelum ditetapkan dalam PKPU.
Doli mencocokkan dokumen pembahasan PKPU
Doli menyampaikan bantahan setelah bertemu sejumlah anggota Komisi II DPR periode 2019–2024 di Senayan, Jakarta, pada Minggu (18/10/2026). Pertemuan sekitar dua jam itu digunakan untuk mencocokkan kembali dokumen dan informasi mengenai pembahasan PKPU pada September 2023.
Menurut Doli, dokumen yang dimiliki Komisi II menunjukkan Pasal 18 ayat (3) tidak tercantum dalam draf yang dibahas bersama KPU. Draf yang menjadi bahan pembahasan, katanya, dilampirkan pada surat tertanggal 15 September 2023.
“Data yang kami punya sama dengan mereka. Bahwa yang kami bahas adalah draf yang dilampirkan melalui surat tanggal 15 September 2023 yang memang tidak ada pasal yang selama ini disebutkan atau yang menjadi polemik,” kata Doli.
Sejumlah anggota Komisi II periode tersebut turut hadir, antara lain Guspardi Gaus, Mardani Ali Sera, Mohammad Muraz, Ongku Hasibuan, Hugua, Ibnu Mahmud, Andi Rahman, dan Anak Agung Bagus. Doli mengatakan para anggota saling mengonfirmasi informasi yang mereka miliki, terutama terkait rapat pembahasan pada 20 September 2023.
Hasyim menyebut ketentuan itu telah dibahas
Keterangan Doli berbeda dari penjelasan Hasyim. Mantan Ketua KPU itu menyatakan draf PKPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden dibahas dalam rapat dengar pendapat pada 20 September 2023. Menurut Hasyim, ketentuan yang kemudian menjadi Pasal 18 ayat (3) sebelumnya tercantum sebagai Pasal 19 ayat (2) dalam draf.
Hasyim juga menyebut Doli hadir dan ikut menandatangani kesimpulan rapat bersama pimpinan lembaga terkait. Dalam keterangannya, ia menyatakan pasal tersebut diketahui banyak pihak, telah dibahas bersama, dan disetujui. Karena itu, Hasyim menolak tudingan adanya penyelundupan atau manipulasi pasal.
Ia juga berpendapat kemunculan Pasal 18 ayat (3) menjadi tanggung jawab bersama peserta rapat dengar pendapat. Dengan demikian, perbedaan kedua pihak bukan hanya menyangkut keberadaan pasal dalam draf, tetapi juga pemahaman tentang apa yang dibahas dan disepakati dalam rapat tersebut.
Isi pasal dipersoalkan dalam sengketa di MK
Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian terkait bukti kelulusan SMA bagi calon yang memiliki ijazah perguruan tinggi, tetapi tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri. Ketentuan ini dipersoalkan karena dinilai berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Denny Indrayana dan pihaknya menilai norma tersebut berbeda dari ketentuan pencalonan pada Pilpres 2009, 2014, dan 2019. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi, Denny menyebut norma itu muncul pada aturan untuk Pilpres 2024. Perkara tersebut telah diputus MK dengan amar tidak dapat diterima.
Doli mengatakan dirinya terkejut saat istilah “penyelundupan pasal” muncul dalam polemik di MK. Ia meminta sekretariat dan tenaga ahli Komisi II memeriksa kembali dokumen pembahasan, serta mencocokkan informasi dengan DKPP, Bawaslu, dan pihak yang mengikuti uji publik di DPR.
Namun, Doli menegaskan Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki siapa yang memasukkan ketentuan itu ke dalam PKPU. Ia mempertanyakan mengapa pasal tersebut tidak diajukan untuk dibahas, sekaligus menyatakan Komisi II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas aturan yang menurutnya tidak pernah dibicarakan dalam rapat konsultasi dengan KPU. Perbedaan keterangan ini menyisakan pertanyaan tentang alur penyusunan aturan, sementara kedua pihak telah menyampaikan klaim berdasarkan dokumen dan ingatan masing-masing.
