KPK memeriksa Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai (DSP), Rabu, 28 Oktober 2026. Pemeriksaan terhadap Agus dan tiga pegawai lain memperluas penelusuran penyidik atas pengelolaan dana untuk penanganan bencana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Tiga saksi lain yang dijadwalkan hadir ialah Kastelia Medina, aparatur sipil negara BNPB, serta Yustam Syahril dan Prastato Hendarsanto, Analis Kebencanaan Ahli Madya yang juga bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) DSP.
Pemanggilan itu dilakukan sehari setelah penyidik meminta keterangan dari Sekretaris Utama BNPB Rustian. Dari pemeriksaan Rustian, KPK turut menyita dokumen pengadaan barang dan jasa. CNN Indonesia melaporkan dokumen tersebut menjadi bagian dari penelusuran perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan pada 13 Oktober.
Dokumen pengadaan dan peran pejabat BNPB
Pemeriksaan terhadap para pejabat dan pegawai BNPB memberi ruang bagi penyidik untuk menelusuri proses penggunaan DSP dari sisi pengadaan. Rustian, yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran, dimintai keterangan mengenai penunjukan PPK. Pejabat yang terkait dengan penunjukan itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK juga menggali status kepegawaian Bima Setiawan dan Richard Erlangga. Keduanya merupakan tenaga ahli yang bekerja di lingkungan mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Bima adalah adik Suharyanto. Keterangan mengenai kedudukan para pihak tersebut berpotensi membantu penyidik memetakan hubungan mereka dengan proses pengadaan, meski KPK belum memaparkan hasil pemeriksaan para saksi yang dipanggil pada 28 Oktober.
Perkara ini berkaitan dengan penggunaan DSP untuk kebutuhan kebencanaan. CNN Indonesia menyebut dana tersebut terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera. Penyidik menduga terdapat konflik kepentingan dan suap dalam proses penggunaan anggaran itu.
Dugaan perkara terbagi dalam dua klaster
Dalam pemberitaan detikNews, perkara tersebut dijelaskan dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan yang menggunakan DSP. KPK menetapkan Bima sebagai tersangka dalam klaster ini.
Klaster kedua menyoroti dugaan pemberian suap oleh pihak swasta yang menjadi vendor pengadaan. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarin, dan Gery Prasetiawan. Gabriel merupakan kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, sedangkan Syifa dan Gery berasal dari pihak swasta.
Menurut detikNews, dugaan penerimaan dalam perkara ini mencakup uang Rp 4,8 miliar, emas seberat 325 gram, serta uang dalam mata uang dolar Singapura dan Amerika Serikat. Rincian tersebut merupakan dugaan yang sedang disidik KPK, bukan putusan pengadilan.
Lima tersangka dalam perkara ini telah ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026. Mereka adalah Bima, Richard, Gabriel, Syifa, dan Gery.
KPK juga menyurati Panglima TNI
Penyidikan turut menyentuh dugaan keterlibatan dua personel militer. KPK telah menyurati Panglima TNI untuk menyampaikan informasi mengenai dua prajurit yang diduga terkait perkara. Lembaga antirasuah itu berharap Pusat Polisi Militer TNI menindaklanjuti informasi tersebut.
CNN Indonesia menyebut salah satu nama yang diduga terkait ialah Suharyanto. Satu nama lainnya disebut sebagai seorang mayor jenderal TNI yang menduduki salah satu posisi deputi di BNPB. KPK belum merinci lebih jauh dugaan peran keduanya dalam perkara ini.
Pemeriksaan Agus, Kastelia, Yustam, dan Prastato menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan keterangan setelah penyitaan dokumen pengadaan dan pemeriksaan Rustian. Penyidik masih mendalami alur penggunaan DSP serta hubungan para pihak dengan pengadaan yang kini menjadi perkara pidana.
