DPR menyoroti sanksi administratif terhadap 32 perusahaan terkait karhutla. Sementara itu, laporan lain menyebut 13 korporasi dan 243 orang menjadi tersangka.
Khozinuddin mendesak DPR bertindak terkait putusan MK yang dikaitkan dengan ijazah Gibran. Di sisi lain, muncul perdebatan soal kemungkinan pemakzulan.