Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 17 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin (5/10), termasuk 13 pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelantikan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, itu menjadi bagian dari penyempurnaan penataan organisasi DJP yang telah berjalan sejak 2024 sekaligus momentum untuk mengingatkan jajaran agar menuntaskan target APBN 2026.
Dari total pejabat yang dilantik, satu berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tiga lainnya bertugas di Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), masing-masing mewakili Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pelantikan 13 pejabat DJP bagian dari penataan organisasi
Suahasil menjelaskan, pengukuhan pejabat di lingkungan DJP merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan menyempurnakan penataan organisasi. Penataan tersebut telah dilakukan sejak 2024 dan mengacu pada PMK 124/2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 117/2025.
Pengukuhan itu juga perlu ditindaklanjuti dengan pelantikan sesuai ketentuan kepegawaian. Dasar yang disebutkan dalam pelantikan adalah Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan PNS dalam Jabatan.
Dengan demikian, pelantikan tidak hanya mencakup pejabat di lingkungan pajak. Komposisi 17 pejabat yang dikukuhkan juga memperlihatkan keterlibatan sejumlah lembaga dalam Sekretariat KSSK, forum yang melibatkan perwakilan BI, OJK, dan LPS. Namun, keterangan yang disampaikan tidak merinci nama maupun jabatan masing-masing pejabat yang dilantik.
Suahasil minta target APBN 2026 dituntaskan
Dalam arahannya, Suahasil meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan bekerja bersama untuk menuntaskan target APBN 2026. Target tersebut mencakup penerimaan negara, belanja, serta pembiayaan. Ia juga meminta jajaran mulai mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027.
“Kita harus menuntaskan seluruh target APBN 2026 dan pada saat yang bersamaan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Penyelesaian target APBN 2026 menjadi tanggung jawab bersama dan kita perlu melakukan konsolidasi, baik di pusat maupun di daerah,” kata Suahasil dalam keterangan tertulis setelah pelantikan.
Pesan itu menempatkan penyelesaian target anggaran sebagai pekerjaan bersama, bukan hanya tanggung jawab satu unit. Konsolidasi, menurut Suahasil, perlu dilakukan di tingkat pusat maupun daerah. Ia mengaitkan tugas tersebut dengan dua agenda sekaligus: menuntaskan pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan menyiapkan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
Sumpah jabatan sebagai komitmen kepada masyarakat
Suahasil juga mengingatkan para pejabat bahwa sumpah dan janji jabatan mengandung tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat serta pembangunan Indonesia. Ia menegaskan bahwa komitmen itu perlu menjadi pegangan dalam menjalankan tugas, seiring upaya mencapai target anggaran.
“Diingat sekali lagi, itu adalah sumpah dan janji yang Anda sampaikan kepada pencipta Anda, demi masyarakat Indonesia dan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Kita tuntaskan 2026 dan siapkan pelaksanaan 2027,” ujarnya.
Pelantikan 17 pejabat tersebut berlangsung di tengah dua pekerjaan yang berjalan beriringan: penyempurnaan organisasi di lingkungan DJP dan penyelesaian target APBN. Suahasil meminta para pejabat menjalankan amanah jabatan sekaligus memperkuat konsolidasi agar target 2026 tercapai dan persiapan anggaran 2027 dapat dilakukan sejak dini.
