Polisi mengungkap 46 perkara dugaan penyelewengan BBM subsidi di Jawa Tengah dalam kurun 14 Oktober hingga 13 November 2026. Sebanyak 61 orang ditetapkan sebagai tersangka. Modus pembelian berulang dengan QR Code MyPertamina dan pelat nomor berbeda membuat penyaluran di sejumlah SPBU rentan disalahgunakan.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan menyebut barang bukti yang disita mencakup BBM jenis Pertalite dan solar atau Biosolar. Angka volume yang dilaporkan mencapai lebih dari 63 ribu liter. Penyelidikan mencakup hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah, dengan pengecualian Demak, Purworejo, dan Solo, menurut laporan detikcom.
Pengungkapan ini beririsan dengan persoalan yang langsung dirasakan pengguna subsidi: BBM yang semestinya tersedia bagi kelompok sasaran dapat dialihkan untuk dijual kembali. Polisi menyatakan para pelaku menampung bahan bakar setelah membelinya berulang kali di beberapa SPBU.
Modus berulang, dari QR Code hingga tangki modifikasi
Penyidik menemukan sejumlah cara untuk mengumpulkan BBM subsidi dalam jumlah besar. Sebagian pelaku memakai QR Code MyPertamina dan mengganti pelat nomor kendaraan agar transaksi berulang tidak mudah dikenali. Mereka berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain sebelum membawa bahan bakar ke tempat penampungan.
Ada pula kendaraan yang tangkinya diubah agar dapat menampung lebih banyak BBM. Dalam kasus lain, pelaku diduga menggunakan surat rekomendasi pembelian subsidi untuk memperoleh bahan bakar yang kemudian dijual kembali. Polisi juga menemukan praktik pemindahan BBM dari tangki kendaraan ke jeriken, drum, atau wadah penampung lain.
JPNN.com melaporkan barang bukti yang dirinci Kapolda meliputi 67 kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih serta 63.219 liter Pertalite dan solar. Sementara laporan detikcom menyebut penyitaan 51 kendaraan dan sekitar 63 ribu liter BBM. Angka kendaraan dalam kedua laporan itu berbeda; keduanya sama-sama menyebut volume BBM sitaan lebih dari 63 ribu liter.
Polisi juga mendapati dugaan pencampuran solar bersubsidi dengan minyak olahan sebelum dijual. Praktik penimbunan, pengangkutan, dan penjualan kembali turut masuk dalam penyidikan. Roy mengatakan penyidik akan menelusuri pihak yang menikmati hasil kegiatan tersebut. Perusahaan yang terbukti memakai BBM hasil penyelewengan untuk kegiatan industri juga dapat dikenai sanksi, menurut keterangan yang diberitakan detikcom.
Perkara LPG dan pengawasan penyalur
Penanganan perkara BBM berjalan bersamaan dengan penyidikan penyalahgunaan LPG bersubsidi. JPNN.com mencatat enam kasus LPG dengan 10 tersangka pada periode yang sama. Angka ini tidak sama dengan ringkasan pemberitaan lain yang menyebut 59 perkara dan 79 tersangka untuk penyelewengan BBM-LPG. Karena rincian kasus dan cakupan penghitungan berbeda, angka-angka tersebut perlu dibaca sesuai laporan masing-masing.
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyatakan mendukung penegakan hukum. Perusahaan menilai penyimpangan dapat mengurangi akses masyarakat yang berhak atas subsidi. Pengawasan internal terhadap lembaga penyalur juga terus dilakukan; hingga 31 Oktober 2026, Pertamina mencatat telah menjatuhkan sanksi kepada 219 penyalur BBM dan 203 penyalur LPG. Sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran.
Di sisi pasokan, Pertamina menyebut stok di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada tingkat aman. Ketahanan stok Pertalite tercatat 17,4 kali konsumsi harian normal, Biosolar 10,3 kali, sedangkan LPG tiga kali. Perusahaan menyatakan pemantauan stok dan penyaluran dilakukan berkala, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Ancaman pidana dan saluran pengaduan
Para tersangka perkara BBM dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar. Proses penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri aliran hasil penjualan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pertamina mengimbau masyarakat melaporkan pembelian BBM subsidi yang dinilai tidak wajar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum atau melalui Pertamina Call Center 135. Perusahaan juga meminta operator SPBU, agen, pangkalan LPG, dan pelaku usaha mengikuti aturan distribusi yang berlaku.
