Rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027 belum diputuskan. Kementerian Keuangan masih menghitung dampaknya terhadap penerimaan negara, meski pemerintah menilai batas PTKP yang berlaku sekarang sudah relatif tinggi dibandingkan sejumlah ukuran pendapatan di Indonesia.
Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Hidayat Amir mengatakan kementeriannya telah menerima usulan penyesuaian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kajian masih berlangsung untuk melihat konsekuensi perubahan ambang batas tersebut, baik bagi kas negara maupun masyarakat.
Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat, 13 November 2026, Amir menjelaskan bahwa PTKP saat ini berada di angka Rp 4,5 juta per bulan. Besaran itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan apakah ambang batas perlu diubah pada 2027.
Angka PTKP dibandingkan dengan upah dan garis kemiskinan
Kemenkeu membandingkan PTKP sekarang dengan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) 2026, yang tercatat Rp 3,522 juta per bulan. Dengan ukuran tersebut, batas PTKP berada di atas rata-rata UMP. Pemerintah juga menyebut nilai PTKP setara sekitar 6,72 kali garis kemiskinan.
Perbandingan itu dipakai sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai keputusan bahwa kenaikan tidak diperlukan. Amir menyampaikan bahwa posisi PTKP Indonesia juga relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Namun, pemerintah masih perlu menimbang apakah penyesuaian berkala tetap diperlukan dan apa akibatnya.
Seperti dilaporkan detikFinance, perhatian Kemenkeu tertuju pada dua sisi. Perubahan batas dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sementara tujuan kebijakan yang disampaikan pemerintah adalah memberi manfaat bagi masyarakat, terutama pekerja dengan pendapatan setara upah minimum. Besarnya dampak dari masing-masing sisi masih menjadi bagian dari kajian.
Karena itu, usulan yang sudah masuk belum otomatis menjadi aturan. Kemenkeu belum mengumumkan angka PTKP baru ataupun rincian skema yang akan dipakai. Besaran yang akhirnya dipilih, jika pemerintah melanjutkan rencana tersebut, masih bergantung pada hasil penghitungan yang sedang dilakukan.
Rencana 2027 dan usulan buruh sebelumnya
Wacana mengubah PTKP bukan hal baru. Pada September 2025, perwakilan buruh sempat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk membahas persoalan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ketika itu mengajukan kenaikan dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
Angka Rp 7,5 juta itu merupakan usulan dari pihak KSPI dalam pertemuan tersebut, bukan angka yang telah dipastikan pemerintah. Adapun usulan yang kini sedang dikaji Kemenkeu datang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bahan yang tersedia tidak merinci apakah usulan terbaru itu mengarah pada besaran yang sama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan kenaikan PTKP akan diberlakukan pada 2027. Ia juga mengatakan rencana itu belum berlaku pada Januari 2027. Tujuan yang ia sampaikan ialah membebaskan pekerja bergaji setara UMP dari pajak penghasilan.
Pernyataan Airlangga memberi gambaran arah kebijakan, tetapi belum menjawab berapa nilai ambang baru atau kapan tepatnya aturan mulai berjalan. Keterangan Kemenkeu pada November menunjukkan bahwa pembahasan masih berlanjut, terutama untuk mengukur konsekuensi fiskalnya.
Keputusan menunggu hasil penghitungan
Perbedaan fokus kedua kementerian tampak pada tahap pembahasan. Airlangga menyampaikan target kebijakan dan kelompok pekerja yang hendak dibantu, sedangkan Kemenkeu menekankan perlunya menguji dampak perubahan terhadap penerimaan negara. Keduanya belum mengumumkan rincian aturan final dalam informasi yang disampaikan.
Bagi pekerja, hasil kajian akan menentukan apakah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak benar-benar berubah pada 2027 dan siapa yang memperoleh manfaat. Untuk saat ini, angka yang dapat dipastikan masih PTKP Rp 4,5 juta per bulan. Kemenkeu belum menyampaikan jadwal penyelesaian kajian ataupun nilai pengganti yang akan diajukan.
Langkah berikutnya berada pada pemerintah, yang perlu menuntaskan perhitungan sebelum menetapkan kebijakan. Sampai ada keputusan resmi, usulan kenaikan PTKP tetap berstatus bahan kajian, bukan perubahan yang sudah berlaku.
