Menteri Pertahanan sementara Israel Israel Katz menegaskan Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu dapat mengarahkan operasi militer tanpa meminta persetujuan oposisi. Pernyataan itu muncul ketika pemerintahan Netanyahu kehilangan mayoritas parlemen setelah kemunduran dalam pemilu dan muncul desakan agar setiap keputusan serangan diawasi lebih ketat.
Perdebatan tersebut mengemuka saat Netanyahu berulang kali mengancam akan kembali menyerang Iran. Bagi para penentangnya, penggunaan kekuatan dalam situasi politik yang sedang berubah tidak boleh diputuskan tanpa pengawasan parlemen dan pertimbangan badan keamanan. Katz, sebaliknya, menyatakan keputusan terkait keamanan tidak harus menunggu proses politik.
DetikNews, mengutip AFP dan The Times of Israel, melaporkan penegasan Katz pada Jumat, 13 November 2026. Ia menyebut koordinasi dengan militer Israel tetap menjadi dasar dalam menangani Iran, seraya menegaskan bahwa pemerintahan sementara tidak memerlukan izin oposisi untuk menjalankan operasi.
Katz menolak syarat persetujuan oposisi
Dalam pernyataan melalui media sosial X, Katz merujuk pada sejumlah operasi yang menurutnya dapat dijalankan tanpa persetujuan kubu penentang pemerintah. Ia menyebut operasi terarah di Gaza, tindakan defensif maupun ofensif di Lebanon, penjagaan zona keamanan di Suriah, serta operasi di Hebron dan wilayah Tepi Barat.
Rincian itu memperluas pokok pernyataan Katz dari sekadar kemungkinan serangan ke Iran. Ia menggambarkan kebijakan militer Israel di beberapa wilayah sebagai rangkaian tugas keamanan yang berjalan, sementara isu Iran akan ditangani berdasarkan kebutuhan situasi.
“Keamanan Israel tidak akan ditunda dan tidak menunggu proses politik yang sedang berlangsung secara paralel,” kata Katz.
Katz juga menyatakan bahwa pembahasan mengenai Iran dilakukan dengan koordinasi penuh bersama Angkatan Bersenjata Israel atau IDF. Ia tidak menguraikan waktu maupun bentuk operasi yang mungkin dilakukan. Pernyataannya menegaskan sikap pemerintah, bukan pengumuman bahwa serangan baru telah dimulai.
Perbedaan posisi itu penting karena Netanyahu kini berstatus perdana menteri sementara. Setelah kemunduran dalam pemilu, pemerintahannya tidak lagi memiliki mayoritas parlemen. Oposisi menilai perubahan keadaan politik tersebut harus diikuti pengawasan yang memadai atas keputusan yang dapat membawa negara ke konflik militer.
Eisenkot dan Lieberman meminta pengawasan
Pemimpin oposisi Gadi Eisenkot meminta Netanyahu menahan diri. Eisenkot memperingatkan penggunaan kekuatan tanpa ancaman yang nyata dan mendesak dapat merusak demokrasi Israel serta kepercayaan warga. Ia juga meminta Jaksa Agung Gali Baharav-Miara turun tangan agar Netanyahu diwajibkan memberikan penjelasan, menyusul laporan mengenai rencana serangan ke Iran yang ditentang sejumlah pemimpin keamanan.
Eisenkot telah mendapat tugas dari Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru. Pekan itu, ia bertemu Netanyahu selama dua jam. Netanyahu mengeluhkan dirinya tidak diajak berkonsultasi, sementara pernyataan bersama seusai pertemuan menyebut Eisenkot mendapat penjelasan mengenai tantangan keamanan dan diplomatik yang dihadapi Israel. Keduanya sepakat menjaga komunikasi.
Meski ada kesepakatan untuk tetap berhubungan, pembicaraan tersebut belum menghapus perselisihan soal siapa yang perlu dilibatkan dalam keputusan keamanan. Eisenkot meminta pembatasan terhadap penggunaan kekuatan, sedangkan Katz menolak anggapan bahwa persetujuan oposisi atau otoritas hukum diperlukan untuk mengarahkan militer.
Avigdor Lieberman, tokoh oposisi yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Parlemen untuk Urusan Luar Negeri dan Pertahanan, juga memperingatkan Netanyahu. Ia menilai pemerintahan sementara tidak semestinya mengambil keputusan yang dapat menyeret Israel ke perang tanpa pengawasan parlemen dan persetujuan penuh badan-badan keamanan. Lieberman sebelumnya pernah menjadi penasihat Netanyahu, tetapi kini menjadi pengkritiknya.
Keputusan Iran masih menjadi titik sengketa
Di antara pernyataan-pernyataan itu, belum ada keterangan bahwa Netanyahu telah memutuskan tanggal atau sasaran serangan baru terhadap Iran. Yang tampak adalah pertarungan mengenai mekanisme pengambilan keputusan: Katz menekankan keleluasaan pemerintah untuk bertindak, sementara Eisenkot dan Lieberman meminta kontrol politik serta pertimbangan keamanan yang lebih luas.
Persoalan tersebut berlangsung bersamaan dengan proses pembentukan pemerintahan baru yang ditugaskan kepada Eisenkot. Untuk saat ini, Katz menyatakan koordinasi dengan IDF akan berlanjut sesuai tuntutan keadaan. Oposisi, di sisi lain, telah meminta jaksa agung dan parlemen memastikan keputusan yang berpotensi memicu perang tidak diambil tanpa pengawasan.
