Pengelola Senayan City menyatakan siap mengikuti arahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah Gubernur Pramono Anung meminta pembangunan akses penghubung bawah tanah untuk mengurangi kepadatan di kawasan Senayan. Permintaan itu ditujukan kepada pengembang Senayan City dan Plaza Senayan, dengan ancaman kenaikan pajak hingga penutupan akses jalan bila penataan tidak dilakukan.
Centre Director Senayan City, Selvyn, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ia menyampaikan sikap tersebut dalam keterangan kepada detikcom pada Jumat, 13 November 2026. Namun, pengelola belum menyebut rancangan teknis, jadwal pembangunan, ataupun pembagian tanggung jawab untuk mewujudkan akses baru itu.
“Prinsipnya untuk kepentingan bersama kami akan mendukung dan mengikuti kebijakan Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Selvyn.
Respons Senayan City muncul setelah Pramono menyoroti arus kendaraan di Jalan Asia Afrika, salah satu jalur menuju pusat perbelanjaan tersebut. Menurut gubernur, pertemuan akses di sekitar Plaza Senayan dan Senayan City menjadi salah satu titik yang perlu ditangani. Ia meminta kedua pengembang menghubungkan kawasan mereka melalui jalur bawah tanah.
Rencana penghubung bawah tanah belum dirinci
Permintaan itu menempatkan pengelola dua pusat perbelanjaan dalam posisi untuk membahas bentuk solusi bersama pemerintah. Pembangunan akses bawah tanah menjadi usulan Pramono, tetapi keterangan yang disampaikan Senayan City belum memastikan bahwa rancangan tersebut telah disetujui atau mulai dikerjakan. Pengelola hanya menyatakan kesediaan mengikuti kebijakan pemerintah dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
Senayan City mengakui lalu lintas di sekitar Jalan Asia Afrika cukup padat. Mereka menyatakan akan memberi perhatian pada kelancaran perjalanan dan kenyamanan pengguna jalan, seraya mempertimbangkan kegiatan usaha di kawasan itu. Pengelola juga menilai penanganan kemacetan memerlukan kerja bersama, bukan keputusan satu pihak saja.
Dalam pernyataannya, Selvyn menekankan perlunya koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta pemangku kepentingan lain. Ia menyebut penyelesaian persoalan lalu lintas harus melihat kebutuhan teknis dan keadaan kawasan. Pernyataan tersebut belum menjabarkan bentuk koordinasi, pihak yang akan memimpin pembahasan, maupun ukuran yang digunakan untuk menilai kelancaran lalu lintas.
Dengan demikian, respons pengelola masih berupa komitmen untuk bekerja sama. Belum ada keterangan mengenai jalur yang akan dibangun, perkiraan waktu pengerjaan, atau bagaimana akses tersebut akan terhubung dengan jaringan jalan di sekitarnya. Rincian itu akan menentukan bagaimana usulan Pramono dapat diterapkan tanpa mengabaikan kondisi kawasan, sebagaimana disinggung pengelola.
Ancaman sanksi menyasar akses depan gedung
Pramono menyampaikan pilihan sanksi jika pengembang tidak melakukan penataan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut pemberitaan detikcom, dapat menaikkan pajak dan menutup jalan di depan gedung. Ancaman penutupan akses disampaikan secara terbuka oleh gubernur sebagai tekanan agar persoalan yang ia soroti segera ditangani.
“Kalau masih nggak mau, nggak apa-apa, jalan pintu depannya saya tutup,” kata Pramono.
Ancaman itu belum berarti akses depan mal telah ditutup. Sampai keterangan yang diberitakan, Senayan City justru menyatakan akan terus berkomunikasi dengan para pihak untuk mendukung kelancaran mobilitas di kawasan Senayan. Belum ada informasi bahwa pemerintah telah menetapkan sanksi atau tenggat bagi pengelola.
Perbedaan antara usulan gubernur dan tanggapan pengelola masih menyisakan pekerjaan lanjutan: mengubah arahan menjadi rencana yang dapat dinilai dari sisi teknis. Pramono meminta adanya koneksi bawah tanah, sedangkan Senayan City menegaskan perlunya pembahasan dengan instansi terkait. Belum dijelaskan apakah Plaza Senayan telah menyampaikan respons dalam keterangan yang sama.
Bagi pengguna jalan, perkembangan yang paling langsung ditunggu adalah kejelasan pembahasan antara pemerintah, pengelola kedua pusat perbelanjaan, dan aparat lalu lintas. Sampai rincian teknis maupun jadwal diumumkan, akses baru tersebut masih berupa permintaan gubernur, sementara pengelola Senayan City baru menyampaikan kesiapan untuk mengikuti arahan dan berkoordinasi.
