Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, sebagaimana dilaporkan diksimerdeka.com pada 12 November 2026, muncul setelah dorongan pemakzulan menguat di DPR. Sehari sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika menyatakan dukungan terhadap langkah delapan fraksi yang mengusulkan proses tersebut. Perubahan dari desakan politik menjadi kabar pengunduran diri itu membuat dasar dan jalur konstitusionalnya kembali menjadi perhatian.
Dalam laporan diksimerdeka.com, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepadanya pada pukul 10.15. Gibran disebut kemudian mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyampaikan surat serupa. Prabowo, menurut laporan tersebut, menerima dan menghormati keputusan itu.
Informasi yang tersedia menggambarkan pengunduran diri sebagai pilihan Gibran, bukan hasil akhir proses pemakzulan yang sedang didorong sejumlah fraksi. Namun, laporan yang sama tidak merinci tahapan kelembagaan setelah surat diserahkan ataupun kapan pengunduran diri berlaku. Perbedaan antara desakan pemakzulan dan keputusan mundur itu menjadi inti perkembangan politik tersebut.
Desakan pemakzulan datang dari delapan fraksi
Sehari sebelum kabar pengunduran diri itu, Yoseph Temorubun, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Mimika, menyampaikan dukungan terhadap langkah Fraksi PDI Perjuangan bersama tujuh fraksi lain di DPR RI. Pernyataan itu disampaikan di Timika, Papua Tengah, pada Rabu, 11 November 2026, seperti diberitakan Koreri.
Yoseph menyebut putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai dasar hukum untuk mendorong proses pemakzulan. Ia meminta agar langkah delapan fraksi dihormati dan berpandangan Gibran semestinya mengundurkan diri secara sukarela. Menurutnya, pilihan itu lebih terhormat ketimbang menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Koreri tidak merinci isi putusan kedua lembaga peradilan tersebut. Karena itu, hubungan antara putusan MK dan MA dengan usulan pemakzulan tidak dapat dijelaskan lebih jauh berdasarkan keterangan yang tersedia. Yoseph menyampaikan pandangan politik dan hukumnya sebagai perwakilan DPC PDI Perjuangan Mimika, bukan sebagai penetapan lembaga peradilan mengenai status jabatan Gibran.
Persoalan persyaratan ikut disinggung
Laporan diksimerdeka.com mengaitkan polemik dengan putusan hukum mengenai penyetaraan ijazah luar negeri Gibran. Dalam keterangan yang dikutip media itu, Prabowo mengatakan ada ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan menurut sistem konstitusional Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa Gibran merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, sementara sistem pendidikan di luar negeri berbeda dari yang berlaku di Indonesia.
Rincian putusan, termasuk lembaga yang mengeluarkannya dan bagian persyaratan yang dinilai belum terpenuhi, tidak dijabarkan dalam laporan tersebut. Keterangan itu dengan demikian belum cukup untuk menyimpulkan sendiri akibat hukum putusan terhadap jabatan Wakil Presiden. Yang dapat dicatat dari dua laporan adalah bahwa isu persyaratan menjadi bagian dari polemik yang mendahului dorongan pemakzulan dan kabar pengunduran diri.
Prabowo juga menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama dua tahun pemerintahan. Ia menyebut pernah menugaskan wakilnya untuk memantau program pemerintah di daerah. Menurut angka yang disampaikan Presiden dalam laporan diksimerdeka.com, Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten atau kota, serta meninjau 303 titik proyek pemerintah. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Prabowo, bukan rincian yang diverifikasi secara terpisah dalam bahan pemberitaan.
Proses kelembagaan masih perlu diperjelas
Perkembangan ini menempatkan dua jalur yang berbeda dalam satu rangkaian peristiwa: usulan pemakzulan oleh sejumlah fraksi dan pengunduran diri yang diberitakan disampaikan langsung oleh Gibran. Keduanya sama-sama dikaitkan dengan konstitusi, tetapi tidak identik. Koreri menekankan bahwa pemberhentian harus mengikuti mekanisme hukum dan kelembagaan, sementara diksimerdeka.com melaporkan keputusan mundur sebagai langkah yang diambil Gibran.
Sampai keterangan dalam kedua laporan itu, belum ada rincian mengenai tindak lanjut formal setelah surat disampaikan kepada Presiden dan pimpinan MPR. Belum pula dipaparkan bagaimana proses di DPR yang didukung delapan fraksi akan berjalan setelah kabar pengunduran diri muncul. Kejelasan mengenai status surat dan langkah lembaga terkait menjadi perkembangan berikutnya yang perlu dicermati.
Di tingkat daerah, pernyataan DPC PDI Perjuangan Mimika memperlihatkan bahwa polemik nasional itu turut mendapat perhatian di luar Jakarta. Namun, dukungan politik terhadap usulan pemakzulan tetap berbeda dari keputusan resmi lembaga negara. Penjelasan mengenai proses dan dasar hukumnya masih bergantung pada keterangan kelembagaan yang belum dirinci dalam laporan-laporan tersebut.
