Digitalisasi bansos dirancang memangkas proses pendaftaran, tetapi kemudahan mengisi formulir belum menjamin bantuan sampai kepada keluarga yang membutuhkan. Pemerintah berencana meluncurkan layanan secara nasional pada 10 November 2026. Tantangan berikutnya adalah memastikan data penerima akurat, warga yang kesulitan mengakses layanan tetap terjangkau, dan dana terlindungi dari penipuan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sekitar 60 juta warga sudah tercatat dalam infrastruktur Government Technology (GovTech). Pemerintah menargetkan jumlah itu melampaui 100 juta orang saat peluncuran. Lewat portal tersebut, calon penerima dapat mendaftar dengan Nomor Induk Kependudukan dan verifikasi wajah.
Menurut laporan CNN Indonesia, proses yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga 200 hari diklaim dapat dipangkas menjadi beberapa menit. Namun, pendaftaran hanya langkah awal. Nama yang masuk sistem tetap harus melewati pemeriksaan dan pemadanan data sebelum dinyatakan memenuhi syarat menerima bantuan.
Pendaftaran cepat belum tentu tepat sasaran
Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai penyaluran langsung ke rekening dapat membantu menjaga konsumsi rumah tangga miskin. Dana tambahan bisa digunakan untuk membeli pangan atau membayar kebutuhan transportasi dan pendidikan. Belanja penerima juga berpotensi mengalir ke pasar, warung, serta penyedia jasa di sekitar tempat tinggal mereka.
Dampak tersebut bergantung pada nilai bantuan dan waktu pencairan, juga pada ongkos yang harus ditanggung penerima. Masalah rekening, perjalanan ke agen, pungutan yang tidak semestinya, maupun kenaikan harga barang dapat menggerus uang yang semula ditujukan untuk kebutuhan keluarga.
“Keberhasilannya bukan jumlah transaksi yang diproses, melainkan kemampuan bantuan mempertahankan daya beli dan mengurangi kemiskinan secara terukur,” kata Syafruddin kepada CNN Indonesia, Selasa (10/11).
Penggabungan data kependudukan dan sosial ekonomi bisa membantu menemukan catatan ganda serta mempercepat pemeriksaan. Namun, data di sistem bisa tertinggal dari keadaan sebenarnya. Pendapatan pekerja informal, misalnya, dapat berubah-ubah, sementara alamat atau identitas warga belum tentu selalu mutakhir.
Akibatnya, keluarga yang berhak berisiko tak terdaftar, sedangkan warga yang kondisi ekonominya telah berubah bisa saja masih tercatat sebagai penerima. Syafruddin menyebut pemerintah melaporkan berkurangnya kesalahan sasaran dalam uji coba di Bali. Menurut dia, hasil itu belum cukup untuk memastikan keberhasilan nasional tanpa metode pembanding yang terbuka.
Catatan dari daerah memperlihatkan bahwa penerapan layanan digital juga perlu menjangkau warga dengan kondisi berbeda. VIVA Bogor melaporkan 1.300 warga Kelurahan Pasirkuda, Bogor, terdaftar di aplikasi Perlinsos. Sementara itu, Bursa Kota memberitakan pendaftaran Perlinsos Digital di Anambas tertinggal dan Linda mendesak seluruh ASN turun tangan. Rincian lebih jauh mengenai proses di kedua daerah tersebut tidak tersedia dalam laporan yang dirujuk.
Jalur bantuan di luar aplikasi tetap dibutuhkan
Perbedaan capaian itu mengingatkan bahwa layanan berbasis internet tidak otomatis mudah digunakan semua orang. Syafruddin mendorong pemutakhiran data secara berkala, pemeriksaan langsung di lapangan, pendaftaran luring, serta kanal pengaduan. Warga perlu punya cara untuk meminta koreksi ketika keputusan sistem tidak sesuai dengan keadaan mereka.
“Sistem yang akurat harus tetap memberi ruang koreksi ketika keputusan otomatis keliru,” ujarnya.
Saluran pengaduan juga perlu berujung pada tindak lanjut yang jelas. Tanpa jalur untuk mengoreksi data dan menelusuri status permohonan, proses yang cepat di layar belum tentu menyelesaikan persoalan warga yang tidak tercatat. Pendampingan langsung menjadi penting bagi mereka yang terbatas akses internet atau kesulitan menggunakan aplikasi.
Penyaluran digital membawa risiko lain, seperti pencurian identitas, pengambilalihan rekening, dan penipuan yang meminta PIN atau kode verifikasi. Syafruddin menyarankan autentikasi berlapis yang tetap mudah dipakai kelompok rentan. Bank penyalur, menurut dia, perlu memberi pemberitahuan transaksi, menyediakan cara memblokir transaksi mencurigakan, serta membuka mekanisme pengaduan dan pemulihan dana.
Perlindungan data juga memerlukan pembatasan akses, enkripsi, dan pengawasan independen. Agen penyalur harus dapat dikenali secara resmi dan tidak boleh mengambil biaya dari bantuan. Bagi penerima yang belum terbiasa dengan layanan keuangan digital, penjelasan mengenai penipuan dan keamanan rekening menjadi bagian dari pelaksanaan program, bukan urusan tambahan.
Bantuan tunai bukan satu-satunya pilihan
Bentuk bantuan, kata Syafruddin, perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Uang tunai memberi keleluasaan kepada keluarga untuk menentukan pengeluaran yang paling mendesak. Pangan atau voucher dapat dipilih ketika pemerintah ingin memastikan komoditas tertentu tetap tersedia, terutama saat pasokan terganggu atau harga melonjak. Subsidi harga yang berlaku luas, sebaliknya, berisiko lebih banyak dinikmati kelompok mampu dan membebani anggaran.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap semua keputusan belanja penerima sebagai penyalahgunaan. Pengeluaran untuk pulsa, ongkos perjalanan, atau membayar utang kebutuhan pokok tidak dengan sendirinya membuktikan dana dipakai secara keliru. Risiko judi daring, menurutnya, lebih tepat ditangani lewat pengawasan transaksi ilegal, literasi keuangan, dan pendampingan sosial, bukan pembatasan menyeluruh terhadap penerima.
Untuk mendorong keluarga lepas dari ketergantungan bantuan, Syafruddin menilai bansos perlu terhubung dengan pelatihan, dukungan pekerjaan, dan layanan pengasuhan. Menjelang rencana peluncuran nasional, ukuran keberhasilan yang perlu diuji bukan sekadar jumlah pendaftar, melainkan apakah keluarga yang berhak terjangkau dan manfaatnya benar-benar menjaga daya beli.
