Kebakaran hutan dan lahan di Sumatra terus berulang, sementara tanggung jawab korporasi dan pemulihan lingkungan dinilai belum tertangani dengan memadai. WALHI mendesak pemerintah tidak berhenti pada pemadaman dan penindakan terhadap pelaku perorangan, tetapi juga mengusut perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar serta memulihkan ruang hidup warga.
Desakan itu mengemuka dalam diskusi publik yang digelar WALHI Nasional bersama Desk Disaster Region Sumatra-Jawa di Jakarta, Senin (9/11/2026). Sejumlah koordinator daerah memaparkan luas kebakaran dan temuan di wilayah masing-masing. Angka-angka itu, menurut mereka, memperlihatkan bahwa karhutla berkaitan dengan tata kelola lahan, perlindungan gambut, dan pengawasan atas izin usaha.
Dalam laporan Jempolindo, Direktur Eksekutif WALHI Boy Jerry menilai bencana ekologis tidak semata-mata muncul sebagai gejala alam. Aktivitas manusia, kebijakan pemerintah, dan eksploitasi sumber daya juga berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Ia menyoroti penanganan karhutla pada 2015 dan 2019 yang dinilai lebih banyak menjerat warga atau pelaku kecil, sedangkan pertanggungjawaban korporasi belum mendapat perhatian setara.
Catatan kebakaran di tiga provinsi Sumatra
Di Riau, luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga Oktober 2026 tercatat sekitar 20.691 hektare di 12 kabupaten dan kota. Koordinator Desk Disaster Riau Abdul Hadi Lubis menyebut gambut mencakup sekitar 51 persen daratan provinsi itu, dengan luasan 3,8 juta hektare. Sekitar 47 persen kawasan gambut tersebut telah masuk dalam area berizin pemanfaatan lahan.
Temuan WALHI Riau mencatat sekitar 410,8 hektare terbakar di area kerja empat perusahaan: PT Arara Abadi, PT Meskom, PT SPM, dan PT RAPP. Analisis riwayat kebakaran pada 2015 hingga 2026 juga menunjukkan kebakaran berulang sampai lima kali di area yang sama dalam wilayah PT Arara Abadi dan PT RAPP. WALHI menilai pelaksanaan restorasi gambut oleh perusahaan yang sebelumnya diminta memulihkan area pascakebakaran 2015 belum berjalan optimal.
Di Jambi, kebakaran pada 2026 mencapai sekitar 55.530 hektare. Analisis spasial untuk periode 1 Januari sampai 18 Oktober menunjukkan 28.410 hektare di antaranya berada di lahan gambut. Desk Disaster Jambi juga memperkirakan sekitar 53 persen daratan provinsi itu berada dalam penguasaan korporasi melalui berbagai izin.
WALHI mengidentifikasi sembilan perusahaan dengan wilayah konsesi yang terbakar di Jambi. Dari sembilan perusahaan tersebut, dua mendapat sanksi administratif. Luas kebakaran di area konsesi yang dilaporkan WALHI kepada Polda Jambi pada November 2026 mencapai 13.182,92 hektare. Koordinator Desk Disaster Jambi Muhammad Tsani meminta penyelidikan tidak hanya menyasar individu, tetapi turut menelusuri tanggung jawab perusahaan.
Angka yang dipaparkan untuk Sumatera Selatan lebih besar. Perwakilan Desk Disaster Suci Indah menyebut luas karhutla sepanjang 2026 sekitar 170.775 hektare. Pada September dan Oktober, 22.699 titik panas terdeteksi di kawasan yang masuk izin konsesi perusahaan.
Asap mengganggu kesehatan dan penghidupan
Kerusakan akibat kebakaran tidak berhenti pada lahan yang hangus. Paparan asap mengancam kesehatan, kegiatan belajar terganggu, dan warga kehilangan sumber pendapatan. Suci menyampaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut di Sumatera Selatan naik dari sekitar 200 pada Agustus menjadi 400 pada Oktober 2026. Kerugian ekonomi akibat karhutla di provinsi itu diperkirakan berkisar Rp29 triliun hingga Rp156 triliun.
Dalam pemberitaan NU Online, Suci juga mengingatkan bahwa perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus ketika kebakaran terjadi. Negara, menurut pandangan yang disampaikan dalam diskusi, perlu hadir sebelum krisis, selama penanganan, dan dalam pemulihan setelah api padam. Pemulihan tersebut mencakup kesehatan warga, mata pencaharian, ruang hidup, serta kehidupan sosial masyarakat terdampak.
Ancaman juga menjalar ke kawasan konservasi. Dedi Kurniawan dari Desk Disaster Lampung menyoroti kebakaran berulang di Taman Nasional Way Kambas. Kebakaran merusak habitat satwa, termasuk gajah, badak, harimau Sumatera, dan tapir. Pada Oktober 2026, tercatat lonjakan 1.328 titik panas di kawasan tersebut. Kerusakan habitat dapat mempersempit ruang gerak satwa dan meningkatkan risiko perjumpaan dengan manusia.
Penanganan diminta mencakup pemulihan
Koordinator Desk Disaster Riau Abdul Hadi menilai pemadaman saja tidak cukup jika fungsi tata air dan ekosistem gambut dibiarkan rusak. Kondisi tersebut dapat membuat kebakaran kembali terjadi. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan secara nyata.
WALHI juga mendorong penegakan hukum yang tidak membedakan pelaku berdasarkan skala atau kedudukan. Seruan ini mencakup pemeriksaan atas kebakaran di konsesi, pengawasan izin, dan pemulihan kawasan yang rusak. Pemerintah diminta melindungi warga selama krisis, bukan hanya mengerahkan upaya ketika api sudah membesar.
Rangkaian angka yang disampaikan dalam diskusi itu menjadi dasar bagi desakan agar penanganan karhutla bergerak dari respons darurat menuju pertanggungjawaban dan pemulihan. WALHI telah melaporkan kebakaran di sejumlah konsesi Jambi kepada Polda setempat. Perkembangan penanganan laporan tersebut dan pelaksanaan pemulihan lingkungan menjadi tindak lanjut yang kini ditunggu.
