Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Penerima diminta mencocokkan kembali data penghasilan dan pemotongan pajak sebelum memastikan SPT yang disampaikan sudah benar.
Pesan tersebut bukan pemberitahuan bahwa semua pemilik NPWP melakukan kesalahan. Email ditujukan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan dalam SPT. DJP meminta penerimanya meneliti data yang dilaporkan, lalu membetulkan SPT apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian yang membuat isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Informasi mengenai pengiriman email massal itu disampaikan DJP pada Rabu, 11 November 2026, seperti dilaporkan detikFinance. Otoritas pajak menyebut pemberitahuan tersebut dimaksudkan untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Data penghasilan dan kredit pajak perlu dicocokkan
Hal yang perlu diperiksa bukan hanya keberadaan bukti potong. DJP meminta wajib pajak meninjau kecocokan antara penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, serta informasi perpajakan lain yang tercantum dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.
Pemeriksaan itu perlu dilakukan terhadap data yang telah dilaporkan, bukan sekadar membaca isi email lalu menganggap persoalan selesai. Jika hasil pencocokan menunjukkan informasi dalam SPT berbeda dari keadaan sebenarnya, wajib pajak diimbau mengajukan pembetulan sesuai peraturan perpajakan.
DJP tidak menyatakan bahwa setiap penerima email otomatis harus membetulkan SPT. Pembetulan menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan apabila memang terdapat perubahan atau data yang tidak cocok. Karena itu, inti pemberitahuan adalah memastikan laporan pajak lengkap dan sesuai, bukan mengirim ulang SPT tanpa memeriksa isinya.
Bagi wajib pajak yang menerima pesan, perhatian dapat dimulai dari bukti potong yang berkaitan dengan penghasilan Tahun Pajak 2025. Selanjutnya, cocokkan informasi tersebut dengan penghasilan dan kredit pajak yang sudah dicantumkan. Jika ada selisih atau bukti yang tidak tercatat, tinjau kembali laporan sebelum menentukan tindakan.
Dalam penjelasannya, DJP menekankan bahwa seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan, dan informasi perpajakan lain harus disampaikan dengan benar, lengkap, serta jelas. Ketelitian dalam memeriksa unsur-unsur tersebut membantu wajib pajak mengetahui apakah laporan yang sudah dikirim masih menggambarkan kondisi sebenarnya.
Waspadai pesan yang mengatasnamakan DJP
Pemberitahuan tentang email resmi juga dibarengi peringatan mengenai penipuan. DJP menyebut surat elektronik resmi menggunakan domain @pajak.go.id. Layanan DJP tidak dipungut biaya, dan wajib pajak tidak diminta mentransfer pembayaran ke rekening pribadi.
Wajib pajak juga perlu berhati-hati jika menerima pesan yang meminta kata sandi atau kode sekali pakai (OTP), meminta berbagi layar perangkat, atau menyertakan tautan di luar situs resmi. Menurut DJP, permintaan semacam itu bukan bagian dari prosedur komunikasi resmi mereka.
Peringatan ini penting karena email yang mengatasnamakan otoritas pajak dapat digunakan untuk mendorong penerima membuka tautan atau memberikan data rahasia. Karena itu, jangan menjadikan nama pengirim atau tampilan pesan sebagai satu-satunya dasar untuk mempercayainya. Periksa alamat pengirim dan hindari memberikan informasi yang bersifat rahasia.
Jika pesan berisi permintaan pembayaran ke rekening perorangan atau meminta OTP, kata sandi, maupun akses ke layar perangkat, perlakukan sebagai tanda bahaya. Pemberitahuan DJP yang dijelaskan dalam pengumuman tersebut tidak mensyaratkan pembayaran kepada rekening pribadi dan tidak menyertakan tautan di luar situs resmi.
Pembetulan dilakukan jika data memang tidak sesuai
Langkah berikutnya bagi penerima email adalah memeriksa SPT yang telah dilaporkan dan mencocokkan kembali data terkait. Jika tidak ditemukan perubahan atau kekeliruan, DJP tidak menyatakan bahwa pembetulan harus dilakukan semata-mata karena email diterima. Namun, bila laporan ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, pembetulan perlu dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pengumuman DJP tidak merinci tenggat khusus dalam email tersebut maupun cara teknis untuk mengajukan pembetulan. Dengan demikian, wajib pajak diminta berpegang pada ketentuan perpajakan yang berlaku dan memastikan seluruh informasi dalam SPT tersaji secara benar, lengkap, dan jelas.
Untuk sementara, hal utama yang dapat dilakukan penerima ialah memeriksa data pajaknya tanpa membagikan kredensial atau membayar pihak yang mengaku sebagai petugas. DJP mengingatkan bahwa layanan resminya tidak berbayar, sedangkan pembetulan hanya relevan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan SPT perlu disesuaikan.
