Kasus kredit rumah bermasalah mulai terlihat dari banyaknya konsumen yang melepas rumah atau mengalihkan kredit pemilikan rumah (KPR), menurut temuan pengembang. Kondisi ini terjadi saat minat beli rumah, terutama rumah subsidi, melemah dan kemampuan masyarakat untuk membayar cicilan dinilai menjadi persoalan utama.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, mengatakan pihaknya menanyakan kepada sejumlah bank mengenai transaksi jual-beli rumah, pelunasan KPR, hingga perpindahan kredit ke bank lain. Dari penelusuran tersebut, ia mendapat indikasi bahwa praktik-praktik itu cukup banyak terjadi.
Namun, hingga kini belum ada angka konkret mengenai jumlah konsumen yang menjual rumah atau mengalihkan KPR. Ari menyebut temuan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi pengembang dan pihak terkait.
Alih KPR dan penjualan rumah jadi perhatian
Menurut Ari, alasan konsumen melepas rumah beragam. Sebagian menjual rumah secara langsung, sementara yang lain melakukan transaksi di bawah tangan atau beralih ke rumah dengan harga lebih rendah. Ada pula konsumen yang tidak sanggup meneruskan angsuran sehingga akhirnya membatalkan pembelian.
“Ini berarti ada data bahwa masyarakat yang sudah beli pun merasa berat mengangsur. Pengangsurannya lebih kecil atau bahkan dia pindah ke kampung,” kata Ari kepada detikcom, Sabtu (3/10/2026).
Penelusuran ke bank itu dilakukan di tengah turunnya minat masyarakat membeli rumah. Pada awalnya, pengembang menduga penjualan rumah subsidi tersendat karena kuota KPR subsidi terbatas. Pemerintah kemudian menambah kuota menjadi 350 ribu unit, dari sebelumnya 220 ribu unit. Meski demikian, penambahan tersebut belum serta-merta menjawab persoalan permintaan.
Ari menilai persoalan yang dihadapi pengembang kini bukan semata kemampuan menyediakan rumah, melainkan daya beli dan minat calon pembeli. “Masalah kita itu bukan di supply. Kita bisa bangun berapa saja, yang penting buat kita malah demand-nya,” ujarnya.
Fasilitas KPR subsidi belum mengangkat minat beli
Pemerintah menyediakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membeli rumah. Skema tersebut menawarkan bunga tetap 5 persen selama masa kredit. Untuk rumah susun, bunga yang ditetapkan sebesar 6 persen.
Harga rumah subsidi dibatasi paling tinggi sekitar Rp 240 juta. Sementara itu, harga rumah susun berada pada kisaran Rp 400 juta hingga Rp 1 miliar. Tenor KPR dapat mencapai 40 tahun, sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut digratiskan.
Meski berbagai kemudahan tersedia, penjualan rumah subsidi tetap tertekan. Data BP Tapera mencatat, hingga 29 September 2026 realisasi penyaluran FLPP mencapai 161.746 unit dengan nilai pembiayaan Rp 20,139 triliun. Angka itu menunjukkan penyaluran telah berjalan, tetapi belum menghapus kekhawatiran pengembang mengenai lemahnya permintaan.
Temuan mengenai konsumen yang menjual rumah atau memindahkan KPR juga memperlihatkan bahwa tantangan tidak berhenti ketika pembelian disetujui. Kemampuan menjaga pembayaran cicilan dalam jangka panjang menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, terutama ketika sebagian pembeli memilih rumah yang lebih murah atau memutuskan tidak meneruskan kredit.
Perubahan prioritas anak muda ikut memengaruhi pasar
Ari melihat perubahan prioritas anak muda sebagai salah satu faktor yang ikut menekan pasar. Jika sebelumnya keluarga kerap mendorong anak membeli tanah atau rumah setelah kuliah maupun mulai bekerja, kini kepemilikan rumah tidak selalu menjadi target utama.
Sebagian anak muda, menurutnya, lebih memilih memenuhi kebutuhan lain atau berlibur. Ada pula yang merasa cukup dengan mengontrak rumah atau tinggal bersama orang tua, sehingga tidak terburu-buru mengambil KPR.
Perubahan pilihan tersebut membuat kelompok calon pembeli yang sebelumnya dianggap potensial menjadi lebih kecil. Bagi pengembang, situasi ini mempertegas bahwa ketersediaan rumah dan fasilitas pembiayaan saja belum cukup. Permintaan yang kuat dan kemampuan konsumen membayar angsuran tetap menjadi penentu.
Ari tetap mendorong masyarakat mempertimbangkan kepemilikan rumah dan memanfaatkan insentif pemerintah. Namun, meningkatnya temuan alih KPR dan penjualan rumah menunjukkan pentingnya menghitung kemampuan angsuran sebelum mengambil kredit. Ke depan, kondisi pasar rumah subsidi akan bergantung pada sejauh mana fasilitas yang tersedia dapat menjangkau pembeli yang benar-benar mampu mempertahankan cicilan.
