Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 akan mengacu pada aturan baru yang memasukkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penghitungan. Besaran upah tidak ditentukan hanya dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi juga mempertimbangkan indeks tertentu serta hasil survei kebutuhan hidup di daerah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan itu berlaku sejak 28 Oktober 2026. Saat ditemui di Jakarta pada Senin, 9 November, ia mengatakan ketentuan pengupahan sudah tercantum di dalam undang-undang tersebut.
Dengan dasar hukum itu, pembahasan UMP 2027 memasuki tahap penerapan ketentuan, meski angka kenaikannya belum diumumkan. Pemerintah belum menyampaikan proyeksi resmi mengenai besaran UMP yang akan ditetapkan di tiap provinsi.
KHL masuk sebagai dasar penetapan upah
Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan tiga pertimbangan dalam menghitung upah minimum: KHL, keadaan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Data ekonomi dan ketenagakerjaan harus bersumber dari lembaga pemerintah yang menangani statistik.
Untuk mendapatkan gambaran KHL, lembaga statistik ditugaskan melakukan survei langsung di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Survei itu tidak langsung berjalan begitu saja. Rencana teknisnya lebih dulu dibahas bersama Dewan Pengupahan Nasional, termasuk komponen kebutuhan yang dihitung, mutu barang atau jasa yang menjadi acuan, lokasi, dan waktu pengumpulan data.
Hasil survei kemudian disampaikan kepada dewan pengupahan daerah. Lembaga tersebut akan mengolahnya sebagai salah satu bahan bagi gubernur dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum. Dengan mekanisme ini, data kebutuhan hidup di daerah mendapat tempat dalam proses penetapan, bukan sekadar menjadi angka pelengkap.
Standar rinci mengenai KHL dan tata cara survei masih akan diatur melalui Peraturan Menteri. Artinya, pelaksanaan di lapangan juga bergantung pada ketentuan teknis yang mengatur komponen dan metode pengumpulan datanya.
Formula memuat pertumbuhan, inflasi, dan indeks
UU tersebut menyediakan dua jalur penghitungan. Upah minimum dapat ditentukan memakai formula, atau merujuk pada nilai KHL. Jika pemerintah menggunakan formula, variabel yang diperhitungkan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Indeks tertentu dalam undang-undang memiliki batas paling rendah 0,5 dan paling tinggi 1. Penetapan akhir harus memilih nilai yang lebih tinggi antara hasil formula dan nilai KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah. Dengan begitu, hasil penghitungan formula tidak otomatis menjadi angka akhir apabila nilai KHL yang disepakati lebih besar.
Rincian teknis penghitungan dan penerapan upah minimum masih perlu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Aturan pelaksana itu akan menentukan cara variabel digunakan dan bagaimana perbandingan antara hasil formula dengan nilai KHL dilakukan.
Perubahan kepastian aturan ini mengikuti perkembangan yang disampaikan pemerintah beberapa bulan sebelumnya. Pada September, Yassierli mengatakan formulasi 2027 masih menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Setelah undang-undang disahkan pada Oktober, ia menyebut aturan pengupahan telah tersedia sebagai rujukan.
Usulan buruh belum menjadi keputusan pemerintah
Sebelum aturan baru berlaku, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut usulan tersebut memakai rata-rata inflasi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Dalam perhitungan yang disampaikan pada September, KSPI menggunakan inflasi rata-rata 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,43 persen, berdasarkan data BPS periode Oktober 2025 hingga Agustus 2026. Indeks yang dipakai sebesar 0,9. Said mengatakan hitungan itu menghasilkan kenaikan rata-rata sekitar 7,7 persen, sementara rentang usulan mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah.
Angka tersebut merupakan usulan serikat pekerja, bukan keputusan pemerintah. Ada pula perbedaan rentang indeks dalam rujukan yang disebut pada waktu berbeda: usulan KSPI pada September merujuk batas 0,5 sampai 0,9 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2026, sedangkan UU Nomor 27 Tahun 2026 yang menjadi acuan terbaru mencantumkan batas atas 1.
Besaran UMP 2027 kini masih menunggu proses penetapan dan aturan teknis lanjutan. Pemerintah belum menyampaikan angka final, sementara hasil survei KHL dan ketentuan pelaksana akan menjadi bagian dari dasar penghitungan di daerah.
