Penanganan 11 perusahaan perkebunan yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tidak berujung pada satu jenis sanksi. Pemerintah membagi tindak lanjutnya, mulai dari pencabutan seluruh Hak Guna Usaha (HGU), pembatalan rencana pemberian hak, hingga pemeriksaan lapangan sebelum menentukan luas lahan yang akan ditertibkan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebut daftar perusahaan itu berasal dari rekomendasi Kabareskrim Polri. CNBC Indonesia melaporkan pemerintah mengelompokkan penanganan berdasarkan luas lahan terbakar, kejadian berulang, kesiapan sarana pengendalian api, serta status hak atas tanah.
Perbedaan perlakuan memperlihatkan bahwa rekomendasi terhadap 11 perusahaan tidak berarti seluruh HGU langsung dicabut secara penuh. Menurut penjelasan Nusron, tiga perusahaan masuk kelompok pencabutan penuh, sedangkan tiga lainnya masih menunggu pendalaman fisik di lapangan.
Tiga perusahaan menghadapi pencabutan HGU penuh
Kelompok yang menghadapi pencabutan seluruh HGU terdiri atas PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan lahan 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; dan PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Untuk PT SKM, ANTARA merinci dua bidang HGU, masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare. Pertimbangan pemerintah mencakup kebakaran yang meluas pada lebih dari separuh area, kejadian yang berulang, serta sarana dan prasarana pencegahan yang dinilai tidak memadai. Ada pula dugaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam keputusan pemberian hak.
Penilaian itu berangkat dari kondisi di area konsesi, bukan semata-mata keberadaan api. Nusron menyampaikan bahwa luas kebakaran dan kesiapan perusahaan dalam mencegah serta menangani karhutla menjadi bagian dari dasar penentuan tindakan.
Status lahan kedaluwarsa dan izin yang belum terbit
Satu perusahaan lain ditangani melalui status hak yang sudah berakhir. ANTARA menyebut lahan eks-HGU seluas 2.300 hektare milik PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, tidak akan diperpanjang atau ditata kembali. Hak tersebut telah berakhir pada 2020, dan lahan dipastikan diambil alih negara.
Ada perbedaan penulisan nama perusahaan dalam pemberitaan. CNN Indonesia menyebut entitas pemegang eks-HGU itu sebagai PT PSLT, sementara ANTARA menuliskannya PT BSLT. Keduanya melaporkan luas lahan yang sama, yakni 2.300 hektare, serta menyebut masa HGU berakhir pada 2020.
Tiga perusahaan belum memiliki HGU. Mereka adalah PT ANI, dengan area 5.246 hektare di Kabupaten Landak; PT BOS, 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu; serta PT AER, 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang. Ketiganya memiliki Izin Usaha Perkebunan, tetapi pemerintah menyatakan HGU tidak akan diterbitkan. ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan evaluasi izin usaha tersebut.
Untuk PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, pemerintah merencanakan pencabutan sebagian HGU. Perusahaan itu tercatat memiliki lahan 1.510,2639 hektare. ANTARA melaporkan pertimbangannya adalah kebakaran yang mencakup kurang dari separuh area serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Tiga perusahaan masih menunggu pemeriksaan lapangan
Keputusan terhadap PT STP, PT API, dan PT JMS belum ditetapkan. Pemerintah masih mengumpulkan data melalui inspeksi fisik untuk memastikan apakah pencabutan dilakukan atas seluruh atau sebagian HGU.
ANTARA mencatat PT STP memiliki dua bidang, seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare. PT API tercatat memiliki bidang 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare, sementara PT JMS memiliki 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan tindakan berikutnya.
Dalam keterangan Nusron yang dikutip sejumlah media, pemilik manfaat atau investor dari perusahaan-perusahaan itu berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Ia tidak mengungkap nama investor domestik.
Waktu konferensi pers juga diberitakan berbeda: CNN Indonesia menyebut Senin, 9 November 2026, sedangkan CNBC Indonesia mencantumkan Selasa, 10 November 2026. Tahap lanjutan yang disebut pemerintah adalah menyelesaikan pemeriksaan lapangan untuk tiga perusahaan, sekaligus menindaklanjuti evaluasi izin usaha perkebunan pada kelompok yang belum memiliki HGU.
