Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keprihatinan atas situasi politik Indonesia. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali politik yang berkeadaban, menyusul mencuatnya perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden.
Dalam unggahan di akun X yang diberitakan sejumlah media pada awal November 2026, SBY menilai perebutan kekuasaan dapat mendorong orang membenarkan cara-cara yang tidak semestinya. Ia khawatir keadaan tersebut membuat warga merasa takut dan tidak tenteram di negeri sendiri.
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita,” tulis SBY. Ungkapan itu menjadi inti keresahannya terhadap dinamika politik yang berkembang, bukan hanya terhadap satu perkara hukum tertentu.
SBY menyebut politik beradab sebagai amanah
SBY mengarahkan permohonannya kepada Prabowo. Ia berharap presiden dapat mendorong kembali praktik politik yang menjunjung kepatutan, sekaligus menjalankan tanggung jawab yang menurutnya merupakan panggilan sejarah dan amanah rakyat.
Dalam pesannya, SBY juga menyampaikan harapan agar Prabowo mendapat kekuatan dan tuntunan untuk menjalankan tugas tersebut. Ia menempatkan seruannya sebagai sikap seorang warga negara yang mencintai Indonesia, bukan semata komentar mengenai persaingan antar-kelompok politik.
CNBC Indonesia dan CNN Indonesia mengaitkan pernyataan SBY dengan penyelidikan dugaan penyadapan tanpa prosedur yang disebut menyasar Presiden Prabowo. Namun, isi unggahan SBY sendiri menyoroti kekhawatiran yang lebih luas: cara memperoleh kekuasaan yang dianggap mengabaikan batas moral.
Perkara penyadapan menyeret tiga jenderal
Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang disebut menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, serta Irjen Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 di Sespim Lemdiklat Polri.
Menurut keterangan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin yang dikutip CNN Indonesia, dugaan perbuatan itu berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur. Sejumlah nomor disebut dimasukkan ke perangkat penyadap Polri tanpa verifikasi, termasuk nomor telepon Presiden Prabowo.
Asep menyatakan nomor-nomor tersebut disadap tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum. Korban yang disebut dalam laporan tidak hanya Presiden. Tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, politikus, dan media massa juga masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.
Sejumlah laporan memuat perbedaan rincian jabatan Listyo. CNN Indonesia menyebutnya sebagai mantan Kapolri, sedangkan CNBC Indonesia menulis ia merupakan Kepala Staf Kepresidenan dan mantan kepala Polri. Kedua media itu sama-sama mengidentifikasi Listyo sebagai salah satu dari tiga tersangka.
Ancaman pidana dan status para tersangka
CNN Indonesia melaporkan Bareskrim telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. CNBC Indonesia juga menyebut para tersangka ditahan. Rincian itu disampaikan media dalam pemberitaan perkara yang sama, sementara keterangan tentang dugaan perbuatan tetap harus dibaca sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan.
Para tersangka dikenai pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni Pasal 258 dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2), yang ancamannya hingga enam tahun. Mereka juga dijerat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman kurungan paling lama delapan tahun.
Rangkaian dugaan tersebut menjadi latar yang membuat pernyataan SBY mendapat perhatian. Ia meminta Prabowo menempuh misi menghidupkan kembali politik berkeadaban, sementara perkara penyadapan ditangani melalui proses hukum dan para tersangka menghadapi pasal-pasal yang telah disangkakan.
