Keluhan mengenai jalan rusak di Kabupaten Bekasi mendorong Bupati Asep Surya Atmaja meminta pendataan seluruh ruas jalan. Pemerintah daerah akan menggunakan hasil pemetaan itu untuk melihat kondisi jalan secara menyeluruh sebelum menentukan prioritas perbaikan.
Asep menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) berkoordinasi dengan kecamatan dan desa. Pendataan tidak cukup hanya mencatat ruas yang paling sering dikeluhkan. Setiap wilayah diminta memetakan jalan yang berada dalam kewenangannya agar pemerintah memiliki gambaran kondisi di lapangan.
Berita Cikarang melaporkan, bupati meminta data mencakup panjang jalan dalam kondisi baik, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Dengan klasifikasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui sebaran kerusakan sekaligus membandingkan kebutuhan penanganan antarruas.
Pemetaan diminta mencakup seluruh tingkat kerusakan
Permintaan itu menempatkan inventarisasi sebagai langkah awal sebelum perbaikan ditentukan. Pemerintah daerah perlu mengetahui bukan hanya lokasi jalan yang rusak, tetapi juga tingkat kerusakannya dan panjang ruas yang terdampak. Data semacam ini menjadi dasar untuk menyusun urutan pekerjaan, menurut penjelasan Asep.
Asep menekankan bahwa pendataan perlu dikerjakan bersama dinas terkait, camat, dan pemerintah desa. Koordinasi tersebut dibutuhkan agar catatan dari tiap wilayah dapat dihimpun, bukan berhenti sebagai laporan terpisah. Rincian panjang jalan dalam tiap kategori juga memungkinkan pemerintah melihat masalah secara lebih terukur.
Dalam keterangannya pada Senin (02/11), Asep menyampaikan bahwa ia ingin mengetahui jumlah kilometer jalan yang kondisinya baik maupun yang mengalami kerusakan pada tingkat berbeda. Ia juga meminta perangkat daerah memastikan informasi lapangan akurat, bukan sekadar mengandalkan aduan yang masuk.
Aduan warga tetap menjadi penanda adanya persoalan, tetapi pendataan menyeluruh dimaksudkan memberi cakupan yang lebih luas. Ruas yang belum banyak dilaporkan pun perlu masuk pemetaan. Dengan begitu, penentuan pekerjaan tidak hanya bertumpu pada banyaknya laporan, tetapi juga pada kondisi jalan yang tercatat di setiap wilayah.
Data lapangan menjadi dasar prioritas perbaikan
Belum ada rincian mengenai jadwal penyelesaian pendataan ataupun daftar ruas yang akan lebih dahulu ditangani. Karena itu, instruksi bupati saat ini berfokus pada pengumpulan kondisi jalan. Tahap tersebut penting untuk membedakan ruas yang memerlukan penanganan karena rusak berat dari jalan yang masuk kategori kerusakan sedang atau ringan.
Klasifikasi juga memberi pemerintah perangkat untuk menyusun gambaran kebutuhan secara lebih rinci. Angka panjang jalan yang baik dan rusak dapat menunjukkan besarnya bagian jaringan jalan yang perlu diperhatikan. Namun, informasi yang tersedia belum menyebutkan total panjang jalan kabupaten, jumlah ruas yang rusak, maupun anggaran yang disiapkan untuk perbaikannya.
Hal itu membuat hasil pendataan menjadi informasi yang ditunggu dalam perkembangan berikutnya. Setelah catatan dari dinas, kecamatan, dan desa terkumpul, pemerintah daerah dapat menilai ruas mana yang masuk prioritas. Asep meminta pemetaan tersebut menjadi gambaran menyeluruh, bukan hanya tanggapan terhadap titik yang kebetulan ramai dikeluhkan.
Bagi warga, pendataan belum berarti perbaikan langsung dilakukan. Namun, data yang terperinci dapat menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menjelaskan kondisi jalan dan menentukan urutan penanganan. Kejelasan mengenai lokasi, panjang, serta tingkat kerusakan juga membantu membedakan kebutuhan tiap ruas, alih-alih menyamaratakan seluruh jalan yang dilaporkan rusak.
Sekolah juga diminta masuk pendataan
Instruksi bupati tidak berhenti pada infrastruktur jalan. Asep meminta perangkat daerah terkait mendata kondisi sekolah, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana. Tujuannya agar pemerintah mengetahui kebutuhan pendidikan secara lebih terperinci.
Dalam laporan Berita Cikarang, pendataan sekolah disebut sebagai pekerjaan lain yang perlu dilakukan perangkat daerah. Belum ada rincian jumlah sekolah yang akan didata atau fasilitas apa saja yang menjadi prioritas. Seperti halnya pemetaan jalan, pendataan tersebut diarahkan untuk menyediakan gambaran kebutuhan sebelum pemerintah menentukan penanganan.
Untuk urusan jalan, langkah terdekat yang diminta adalah koordinasi SDABMBK dengan pihak kecamatan dan desa. Hasil pendataan itu akan menjadi bahan pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan kondisi tiap ruas.
