Polda Metro Jaya diminta menjelaskan siapa yang mengatur kehadiran peserta beratribut kampus dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Permintaan maaf kepolisian atas kegaduhan acara itu dinilai belum menjawab persoalan utama: bagaimana identitas peserta diperiksa dan siapa yang bertanggung jawab atas mobilisasi mereka.
Polemik muncul setelah seorang peserta, Bayu Setiadi alias Dino, mengaku bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira), meski mengenakan almamater kampus tersebut, dan menyatakan menerima bayaran untuk hadir. Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) juga membantah mengirim delegasi. Pengakuan dan bantahan itu membuat penyelenggara diminta memberi penjelasan lebih terperinci.
Polda Metro Jaya telah mengakui sebagai penyelenggara kegiatan dan menyampaikan permintaan maaf. Namun, seperti diberitakan RMOL, Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) menilai permintaan maaf perlu disertai keterbukaan mengenai penyebab polemik serta pertanggungjawaban jika ditemukan kesalahan. Pojoksatu juga menyoroti pertanyaan tentang pihak yang menghadirkan dan membiayai peserta.
Pengakuan peserta belum menjawab siapa pengaturnya
Yang perlu ditelusuri bukan semata-mata status orang yang hadir. Warga dengan latar pendidikan dan pekerjaan apa pun berhak mengikuti kegiatan publik. Persoalannya, kata Hamdi dalam tulisannya di RMOL, muncul ketika seseorang mengenakan atribut kampus dan dapat dipahami publik sebagai perwakilan mahasiswa, sementara pengakuannya berbeda.
Almamater membawa identitas institusi pendidikan. Karena itu, penggunaan atribut tersebut dalam acara yang mengatasnamakan mahasiswa dapat memengaruhi cara masyarakat membaca kegiatan. Penyelenggara perlu menjelaskan apakah peserta memang diundang sebagai delegasi kampus, bagaimana mereka memperoleh atribut, serta prosedur pemeriksaan yang dilakukan sebelum acara.
Pengakuan satu peserta tidak serta-merta membuktikan bahwa semua orang yang hadir bukan mahasiswa atau menerima bayaran. RMOL mengingatkan agar peserta yang wajahnya tersebar di media sosial tidak menanggung seluruh kemarahan publik. Penjelasan, menurut tulisan Hamdi, seharusnya juga menyasar pihak yang mengajak, mengatur, atau menyediakan atribut bagi peserta.
Pojoksatu melaporkan bahwa Polda menyatakan dugaan adanya mahasiswa gadungan masih diselidiki. Media itu juga mengangkat pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak internal atau pihak ketiga. Kedua kemungkinan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta; jawabannya harus diperoleh melalui pemeriksaan, bukan dugaan yang disebarkan tanpa bukti.
Evaluasi perlu menjelaskan persiapan acara
Acara tersebut bukan hanya pertemuan spontan. Kegiatan berlangsung dengan panggung dan memberi kesempatan kepada peserta untuk membacakan sumpah. Karena Polda telah menyatakan diri sebagai penyelenggara, publik mempertanyakan bagaimana proses persiapan dan pengawasan berjalan hingga muncul persoalan identitas setelah acara digelar.
Jawaban yang dibutuhkan mencakup siapa yang mengorganisasi peserta, apakah ada pembayaran, serta bagaimana proses verifikasi dilakukan. Jika pengawasan memang gagal, Polda perlu menerangkan bagian mana yang bermasalah. Pertanyaan-pertanyaan itu belum menjadi kesimpulan bahwa ada pihak tertentu yang bersalah, tetapi merupakan hal yang perlu dijawab agar penyelidikan dapat dinilai terbuka.
Pojoksatu turut mempertanyakan alasan deklarasi diadakan di Bundaran HI sehari setelah mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi di lokasi yang sama. Kedekatan waktu dan tempat tersebut, menurut laporan itu, membuat konteks kegiatan perlu diterangkan. Polda memiliki kewenangan mengadakan acara, tetapi penjelasan mengenai tujuan dan persiapannya dapat membantu publik memahami latar belakang deklarasi.
Akuntabilitas menyasar penyelenggara, bukan peserta saja
Hamdi juga meminta pimpinan Polda Metro Jaya menjelaskan pengawasan atas kegiatan tersebut. Dalam pandangannya, tanggung jawab institusi tidak selesai ketika permintaan maaf disampaikan. Bila pemeriksaan menemukan kelalaian atau pelanggaran, konsekuensi perlu ditentukan berdasarkan peran masing-masing pihak.
Keberanian membuka hasil pemeriksaan menjadi penting untuk menghindari dua hal: peserta yang tampil di depan kamera dijadikan sasaran tunggal, sementara pihak yang mengatur acara tidak terungkap; atau seluruh peserta diberi label yang sama tanpa bukti. Penjelasan harus membedakan fakta yang sudah terverifikasi dari dugaan yang masih diperiksa.
Polda Metro Jaya menyatakan persoalan itu masih dalam penyelidikan. Perkembangan yang ditunggu berikutnya ialah keterangan mengenai proses verifikasi peserta, pihak yang mengoordinasikan kehadiran mereka, dan hasil pemeriksaan atas dugaan pembayaran. Dari sana, publik dapat menilai apakah evaluasi yang dijanjikan berujung pada pertanggungjawaban nyata.
