Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah menyebut draf Peraturan Presiden tentang alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memuat rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Namun, setelah membaca sebagian isi rancangan itu, ia mengaku belum tenang karena melihat kemungkinan dampak positif dan negatif.
JPNN melaporkan Fadlun menyampaikan hal tersebut pada Minggu, 1 November 2026. Ia mengatakan sudah diperlihatkan draf perpres dan membaca beberapa pasal. “Ada hal menggembirakan, tetapi ada negatifnya juga,” kata Fadlun kepada JPNN.
Rencana yang ia nilai menggembirakan menyasar PPPK paruh waktu, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Menurut Fadlun, mereka akan beralih menjadi PPPK penuh waktu secara otomatis, tanpa tes, mulai awal 2027. Informasi itu masih merujuk pada isi draf yang dibacanya, bukan keterangan bahwa perpres telah ditetapkan.
Pengangkatan otomatis disebut berlaku mulai Januari
Dalam penjelasan Fadlun, perubahan status tersebut menjadi salah satu bagian utama yang ia temukan. Ia menyebut kelompok PPPK paruh waktu dari sejumlah bidang akan masuk dalam skema pengangkatan penuh waktu. Rincian mengenai proses administrasi, syarat, ataupun tahapan pelaksanaannya tidak dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan kepada JPNN.
Karena itu, klaim tentang pengangkatan tanpa tes perlu dibaca sesuai konteksnya: sebagai isi draf yang telah diperlihatkan kepada Fadlun. Belum ada keterangan dalam laporan tersebut mengenai jadwal penerbitan perpres atau mekanisme pelaksanaan setelah tanggal 1 Januari 2027. Fadlun juga tidak menyebut apakah seluruh pegawai dalam kategori itu akan diproses pada waktu yang sama.
Istilah alih status dalam judul laporan mencakup pembahasan PPPK dan PNS. Namun, rincian positif yang dijabarkan Fadlun dalam laporan itu secara khusus menyangkut perubahan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Keterangan yang tersedia tidak merinci jalur perubahan bagi PPPK penuh waktu menjadi PNS. Pembedaan ini penting agar rencana pengangkatan yang disebutkan tidak dipahami sebagai kepastian bahwa semua PPPK akan otomatis menjadi PNS.
Skema gaji dikaitkan dengan instansi pembina
Selain perubahan status, draf tersebut disebut mengatur pemindahan pembiayaan gaji PPPK paruh waktu yang diangkat menjadi penuh waktu. Fadlun menyampaikan bahwa gaji mereka akan dialihkan ke pemerintah pusat atau instansi pembina. Ia memberi contoh pembagian pembinaan berdasarkan bidang kerja.
Tenaga kesehatan, misalnya, disebut berada di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan. Satpol PP, pemadam kebakaran, serta perlindungan masyarakat dicontohkan terkait dengan Kementerian Dalam Negeri. Adapun guru disebut berada dalam pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan penyuluh pertanian dikaitkan dengan Kementerian Pertanian.
Contoh tersebut memberi gambaran arah pengelolaan gaji dalam rancangan, tetapi belum menjelaskan bagaimana pemindahan anggaran dilakukan. Laporan JPNN tidak memuat besaran gaji, sumber pembiayaan yang lebih terperinci, ataupun ketentuan untuk pegawai di luar contoh yang disebut Fadlun. Dengan demikian, dampak finansial maupun pelaksanaan skema itu belum dapat dipastikan dari informasi yang tersedia.
Fadlun mengaku membahas dampaknya dengan Kemendagri
Seusai membaca sejumlah pasal, Fadlun mengatakan dirinya berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai sisi positif dan negatif rancangan tersebut. Ia tidak memerinci siapa saja yang terlibat dalam pembicaraan atau hasil yang diperoleh. Begitu pula, laporan itu tidak menjelaskan bagian mana dari draf yang menjadi sumber kekhawatirannya.
Catatan tersebut menyisakan sejumlah hal yang belum terang bagi PPPK paruh waktu maupun penuh waktu: cakupan penerima, tata cara pengangkatan, serta pembagian tanggung jawab penggajian. Fadlun baru menyebut sebagian isi rancangan, sehingga belum ada dasar untuk menarik kesimpulan bahwa skema itu sudah final atau berlaku.
Untuk saat ini, perkembangan yang disampaikan adalah adanya pembahasan draf dan konsultasi Fadlun dengan Kemendagri. Rencana pelaksanaan mulai 1 Januari 2027 masih bergantung pada isi akhir perpres dan kejelasan aturan teknisnya.
