Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda administratif total Rp10 miliar kepada dua orang terkait transaksi saham PT MD Pictures Tbk (FILM). Eunice M. Satyono dan Chrystal Angella Soegandhi masing-masing dikenai denda Rp5 miliar atas perkara perdagangan saham yang berlangsung pada 24 Maret hingga 31 Juli 2023.
Rincian sanksi itu tercantum dalam dokumen OJK yang dipublikasikan pada Sabtu, 31 Oktober 2026, seperti dilaporkan CNBC Indonesia. Dokumen menyebut sanksi untuk Eunice dituangkan dalam surat nomor S-77/PM.23/2026, sedangkan sanksi untuk Chrystal tercantum pada surat S-78/PM.23/2026. Kedua surat bertanggal 27 Maret 2026.
Informasi yang tersedia memastikan nama penerima sanksi, nilai denda, periode transaksi, serta ketentuan yang dinilai dilanggar. Namun, dokumen rincian tersebut tidak menguraikan pola perdagangan, peran setiap orang, atau cara OJK menetapkan besaran denda.
Denda dijatuhkan atas transaksi FILM pada 2023
Perkara ini berpusat pada perdagangan saham FILM selama lebih dari empat bulan pada 2023. OJK merujuk dua ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yang telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK).
Ketentuan pertama adalah Pasal 91 UUPM, sebagaimana diubah melalui Pasal 22 angka 34 UUPPSK. Secara umum, pasal tersebut melarang tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan maupun harga efek. Larangan ini berkaitan dengan informasi yang terbentuk di pasar dan dapat dibaca oleh pelaku sebagai cerminan aktivitas sebenarnya.
Ketentuan berikutnya, Pasal 92 UUPM yang diubah melalui Pasal 22 angka 35 UUPPSK, mengatur transaksi yang bertujuan memengaruhi harga efek agar bertahan pada tingkat tertentu, bergerak naik, atau turun. Perubahan harga semacam itu dapat berpengaruh terhadap pertimbangan investor saat mengambil keputusan. OJK menyebut kedua pasal tersebut sebagai aturan yang dilanggar dalam perkara ini.
Meski dasar hukum disebutkan, dokumen yang dirujuk CNBC Indonesia belum memaparkan transaksi mana yang menjadi dasar penilaian regulator. Tidak ada penjelasan terperinci mengenai urutan transaksi, hubungan antara transaksi-transaksi tersebut, maupun pembagian tindakan di antara Eunice dan Chrystal.
Dokumen belum merinci pola dan peran masing-masing
Keterbatasan informasi itu membuat ruang lingkup kesimpulan yang dapat ditarik dari publikasi tersebut tetap terbatas. Besaran denda untuk kedua orang sama, tetapi dokumen yang dilaporkan tidak menerangkan apakah pertimbangan untuk masing-masing penerima sanksi juga sama. Nilai yang identik, dengan sendirinya, tidak menjelaskan rincian tindakan setiap orang.
Dokumen itu juga tidak menjabarkan mekanisme yang dipakai untuk menghitung denda Rp5 miliar per orang. Tanpa keterangan tersebut, pembaca belum dapat mengetahui faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penetapan sanksi. CNBC Indonesia mencatat bahwa rincian pola transaksi, peran individu, dan dasar perhitungan nilai denda tidak disampaikan dalam publikasi yang tersedia.
Karena itu, informasi tentang nama yang dikenai sanksi perlu dibedakan dari uraian lengkap mengenai perbuatan yang dinilai melanggar aturan. Publikasi tersebut mengonfirmasi keputusan administratif OJK dan pasal yang menjadi rujukan, tetapi tidak memberikan kronologi transaksi yang cukup untuk merekonstruksi bagaimana pelanggaran terjadi.
Pengawasan diarahkan pada perdagangan yang wajar
OJK menyatakan penegakan aturan di pasar modal ditujukan untuk menjaga perdagangan efek berlangsung teratur, wajar, dan efisien, sekaligus memelihara kepercayaan investor. Dalam konteks perkara FILM, larangan pada Pasal 91 dan Pasal 92 berkaitan dengan kemungkinan terbentuknya gambaran perdagangan atau harga yang menyesatkan, serta upaya memengaruhi pergerakan harga.
Bagi investor, pengumuman sanksi memberi kepastian mengenai pihak yang dikenai denda dan ketentuan yang dirujuk regulator. Namun, penilaian lebih jauh atas pola transaksi memerlukan uraian tambahan yang tidak terdapat dalam dokumen rincian sanksi tersebut. Informasi yang dipublikasikan juga tidak menyebutkan langkah lanjutan atau penjelasan tambahan dari pihak-pihak terkait.
Untuk saat ini, catatan resmi yang dilaporkan CNBC Indonesia berisi dua sanksi masing-masing Rp5 miliar, dengan surat bertanggal 27 Maret 2026. Periode transaksi yang menjadi perhatian OJK tetap tercatat berlangsung dari 24 Maret sampai 31 Juli 2023.
