Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa dalam perkara dugaan penghasutan yang menjerat Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen Rismansyah dan tiga orang lainnya. Putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan kepada mereka kini berkekuatan hukum tetap.
Perkara itu berkaitan dengan demonstrasi pada Agustus 2025 yang berujung kericuhan. Selain Delpedro, para terdakwa ialah Staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin akun @gejayanmemanggil Syahdan Husein, serta Khariq Anhar, mahasiswa Universitas Riau yang juga menjadi admin Aliansi Mahasiswa Menggugat.
Direktori putusan MA mencatat perkara bernomor 12126 K/PID.SUS/2026. CNN Indonesia melaporkan amar putusan dibacakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, sedangkan informasi penolakan kasasi tercantum pada laman pengadilan sehari setelahnya.
Kasasi jaksa ditolak majelis MA
Majelis yang menangani perkara dipimpin Jupriyadi, dengan Noor Edi Yono dan Syamsul Arief sebagai hakim anggota. Ayu Amelia bertugas sebagai panitera pengganti. Dalam amar putusan, majelis menyatakan, “Amar putusan: tolak kasasi PU (Penuntut Umum),” sebagaimana dikutip dari direktori putusan MA.
Penolakan tersebut membuat putusan bebas di tingkat sebelumnya tetap berlaku. Dengan status inkrah, perkara penghasutan yang menjerat empat terdakwa itu telah memperoleh kekuatan hukum mengikat. Informasi mengenai penolakan kasasi juga diberitakan sejumlah media nasional, termasuk CNN Indonesia, kumparan, Okezone, detikNews, dan SINDOnews.
Kasasi diajukan jaksa setelah keempat terdakwa dinyatakan bebas. Dalam perkara ini, mereka sebelumnya menghadapi dakwaan terkait penyebaran berita bohong dan penghasutan yang dikaitkan dengan demonstrasi Agustus 2025. Kericuhan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi tersebut menjadi latar perkara, tetapi majelis yang memeriksa terdakwa tidak menyatakan mereka terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan.
Majelis tak menemukan bukti sesuai dakwaan
Dalam putusan bebas sebelumnya, hakim menyatakan Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq tidak terbukti menyebarkan berita bohong ataupun melakukan penghasutan terkait demonstrasi. Kesimpulan itu menjadi dasar pembebasan mereka dalam perkara tersebut, dan tetap bertahan setelah jaksa menempuh kasasi.
Majelis juga menyatakan para terdakwa tidak terbukti mengajak atau memperalat anak untuk kepentingan militer maupun kegiatan bersenjata lainnya. Dakwaan itu merujuk pada Pasal 76H juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan MA ini berlaku untuk perkara yang diajukan atas nama empat terdakwa tersebut. Status bebas mereka dalam perkara dugaan penghasutan tidak menghapus proses hukum lain yang secara terpisah masih dihadapi salah satu dari mereka.
Khariq masih menjalani proses banding
Khariq Anhar masih menghadapi perkara berbeda. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima bulan penjara kepadanya dalam kasus dugaan manipulasi informasi elektronik, yang disebut sebagai perkara timpa teks terkait demonstrasi Agustus 2025.
Putusan dalam perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Khariq mengajukan banding, sehingga prosesnya masih berjalan dan tidak tercakup dalam putusan kasasi MA mengenai dugaan penghasutan.
Dengan demikian, hasil kasasi memastikan putusan bebas bagi Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq dalam perkara penghasutan telah inkrah. Adapun perkembangan hukum berikutnya yang disebut dalam laporan adalah proses banding Khariq atas vonis lima bulan di perkara manipulasi informasi elektronik.
