Danantara memperketat penggunaan fasilitas jabatan oleh direksi dan komisaris BUMN. Pengawalan untuk kegiatan harian, fasilitas bagi keluarga, hingga unggahan yang memamerkan gaya hidup mewah masuk dalam aturan perilaku dan profesionalisme yang diterbitkan PT Danantara Asset Management (Persero).
Surat Edaran Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 itu ditetapkan di Jakarta pada 31 Oktober 2025 dan ditandatangani Direktur Utama Dony Oskaria. CNBC Indonesia melaporkan, pedoman tersebut mengatur penggunaan fasilitas perusahaan, perjalanan, aktivitas media sosial, serta perilaku pejabat dalam menjalankan tugasnya.
COO Danantara Dony Oskaria mengatakan pembatasan fasilitas merupakan bagian dari pembenahan sumber daya manusia dan budaya kerja di perusahaan pelat merah. Ia menyampaikan hal itu di Hotel Fairmont pada Senin, 26 Oktober 2026. Menurut Dony, manajemen BUMN perlu bekerja profesional dan tidak menjadikan jabatan sebagai alasan untuk menikmati fasilitas secara berlebihan.
Fasilitas perusahaan dibatasi untuk kepentingan bisnis
Dalam pedoman tersebut, fasilitas perusahaan hanya boleh digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis. Penggunaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga tidak diperkenankan. Aturan juga meminta pemakai fasilitas memperhatikan kewajaran serta kondisi keuangan perusahaan.
Pembatasan mencakup kendaraan dinas, perjalanan, penginapan, dan fasilitas lain yang dibiayai perusahaan. Direksi maupun komisaris dilarang menggunakannya bagi keluarga apabila penggunaan itu menimbulkan biaya tambahan yang harus ditanggung perusahaan. Dengan ketentuan ini, penggunaan fasilitas tidak semata-mata dinilai dari tersedia atau tidaknya fasilitas, tetapi juga dari tujuan dan beban yang muncul.
Penggunaan protokoler juga dibatasi untuk agenda kedinasan resmi dan harus dilakukan secara wajar. Sementara itu, patroli dan pengawalan jalan atau patwal tidak boleh digunakan untuk kegiatan pribadi maupun aktivitas sehari-hari. Jika diperlukan untuk keperluan tertentu, pelaksanaannya harus mengikuti peraturan yang berlaku.
Dony menyebut pengaturan tersebut turut menyentuh perjalanan menggunakan pesawat, jumlah ajudan, dan penggunaan pengawalan. Ia menjelaskan bahwa Danantara ingin memastikan fasilitas jabatan tidak digunakan secara berlebihan. CNBC Indonesia juga melaporkan adanya ketentuan mengenai larangan bermain golf pada hari kerja dalam pedoman tersebut.
Unggahan keluarga turut menjadi perhatian
Aturan Danantara tidak berhenti pada pemakaian fasilitas. Direksi dan komisaris diminta menjaga etika serta reputasi pribadi dan korporasi dalam setiap aktivitas media sosial. Unggahan, komentar, atau interaksi publik harus mencerminkan integritas dan profesionalisme, menurut isi surat edaran yang dilaporkan CNBC Indonesia.
Jika akun pribadi menyebut atau menandai perusahaan, anak usaha, maupun proyek strategis BUMN, pejabat harus memperhatikan kebijakan komunikasi resmi dan berkoordinasi dengan fungsi sekretaris perusahaan atau komunikasi. Mereka juga dilarang membawa posisi jabatan untuk terlibat dalam perdebatan politik partisan atau menyebarkan opini pribadi, kecuali dalam tugas institusional dengan otorisasi perusahaan.
Konten yang menampilkan kehidupan mewah atau berlebihan juga dilarang apabila berpotensi membentuk persepsi buruk terhadap pejabat maupun perusahaan. Ketentuan media sosial itu berlaku pula bagi pasangan dan anggota keluarga yang tercatat sebagai tanggungan direksi atau komisaris, terutama jika aktivitas mereka dapat memengaruhi reputasi pejabat atau BUMN terkait.
Pembenahan budaya kerja dilakukan bertahap
Dony menyebut pembaruan budaya perusahaan menjadi bagian dari tahapan transformasi Danantara. Ia mengatakan pembenahan SDM dan budaya kerja akan mulai lebih diperhatikan setelah perusahaan terbentuk. Pengaturan fasilitas, menurut penjelasannya, merupakan salah satu cara untuk mendorong perubahan tersebut di lingkungan BUMN.
Pedoman itu memberi batas lebih jelas antara kebutuhan kedinasan dan kepentingan pribadi. Namun, penerapannya bergantung pada kepatuhan masing-masing perusahaan serta pejabat yang diatur. Dalam pernyataannya, Dony mengatakan aturan mengenai fasilitas, ajudan, dan pengawalan telah mulai diterapkan sebagai bagian dari perubahan manajemen BUMN.
Surat edaran tersebut menjadi acuan perilaku bagi direksi dan komisaris, termasuk ketika mereka menggunakan fasilitas korporasi atau beraktivitas di ruang publik. Danantara menyatakan pembenahan budaya kerja akan berjalan bertahap, sementara aturan yang sudah diterbitkan mencakup fasilitas, perjalanan, pengawalan, dan penggunaan media sosial.
