Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, mengapresiasi penurunan angka kemiskinan Jakarta menjadi 3,96 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian di bawah 4 persen itu belum cukup untuk memastikan kesejahteraan warga telah membaik.
Rani menyampaikan pandangannya pada Kamis (22/10/2026), setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan data kemiskinan per Maret 2026. Menurut Rani, persentase tersebut perlu dibaca bersama kondisi nyata masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah.
“Penurunan angka kemiskinan Jakarta menjadi 3,96 persen patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan di Jakarta sudah tertangani dengan baik,” kata Rani.
Angka kemiskinan perlu diuji dengan kondisi warga
Rani mengatakan ada dua hal yang harus dibedakan dalam membaca penurunan angka kemiskinan. Pertama, apakah jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan memang berkurang. Kedua, apakah perubahan itu mencerminkan perbaikan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat secara luas.
Kedua pertanyaan tersebut, menurut dia, tidak otomatis terjawab hanya dengan melihat persentase dalam laporan. Angka statistik tetap penting sebagai indikator, tetapi perlu disandingkan dengan gambaran tentang siapa yang mengalami perbaikan dan seberapa besar perubahan yang mereka rasakan.
Ia juga meminta pemerintah melihat apakah warga berpenghasilan rendah kini lebih mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dengan begitu, capaian penurunan kemiskinan tidak berhenti sebagai kabar baik dalam data, tetapi dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kita juga perlu melihat siapa yang mengalami perbaikan kesejahteraan, seberapa besar perubahannya, dan apakah masyarakat berpenghasilan rendah kini benar-benar lebih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujar Rani.
Jakarta mencatat kemiskinan 3,96 persen
Pramono sebelumnya menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Jakarta berdasarkan data Maret 2026 tercatat 3,96 persen. Angka itu turun dari sebelumnya 4,03 persen, atau berkurang 0,07 poin persentase.
Gubernur menyampaikan data tersebut saat memaparkan realisasi APBD DKI Jakarta triwulan III-2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menyebut angka di bawah 4 persen itu merupakan yang pertama kali terjadi dalam pencatatan Jakarta.
“Alhamdulillah di bulan Maret kemarin, baru pertama kali Jakarta itu persentase penduduk miskinnya di bawah 4 persen, yaitu 3,96 persen,” kata Pramono.
Capaian tersebut mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino. Ia menilai penurunan kemiskinan menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perlu dijaga serta ditingkatkan.
Namun, Wibi juga menekankan bahwa hasilnya harus terasa dalam peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, dan berkurangnya kesenjangan sosial. Menurut dia, sasaran akhirnya bukan sekadar menurunkan persentase penduduk miskin, melainkan membuat lebih banyak warga Jakarta hidup sejahtera.
Tantangan berikutnya memastikan perbaikan terasa
Penurunan dari 4,03 persen menjadi 3,96 persen menjadi indikator yang dapat diapresiasi. Bagi Rani, ukuran keberhasilan yang lebih utuh tetap bergantung pada bukti bahwa perubahan itu menjangkau masyarakat dan memperbaiki kemampuan mereka memenuhi kebutuhan.
Pandangan tersebut menempatkan data kemiskinan sebagai awal evaluasi, bukan penutupnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa angka yang membaik sejalan dengan pengalaman warga, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi perhatian Rani.
Ke depan, capaian di bawah 4 persen akan menjadi lebih bermakna apabila dapat dipertahankan sekaligus diikuti perbaikan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Pertanyaan tentang siapa yang memperoleh manfaat dan seberapa jauh perubahan terjadi masih menjadi pekerjaan penting dalam menilai penanganan kemiskinan di Ibu Kota.
