Ruben Onsu menambahkan 18 bukti surat dalam gugatan hak asuh anak terhadap Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026). Dokumen itu melengkapi 13 bukti yang lebih dulu diserahkan, sehingga pihak Ruben kini tercatat telah mengajukan total 31 bukti surat dalam tahap pembuktian.
Penambahan berkas tersebut diketahui oleh tim kuasa hukum Sarwendah melalui sistem persidangan elektronik atau e-Court. Namun, mereka mengaku belum mengetahui secara rinci isi dokumen yang diajukan pihak Ruben.
“Jadi informasi yang kami dapatkan ada sekitar 18 bukti surat ya. Itu sifatnya tambahan. Dari mereka ya apa buktinya kita belum tahu isinya,” kata kuasa hukum Sarwendah, Mark Adrianus Ambarita, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ruben Onsu ajukan 31 bukti surat
Kuasa hukum Sarwendah lainnya, Chris Sam Siwu, mengatakan berkas tambahan itu terpantau dalam e-Court. Menurut dia, Ruben sebelumnya telah menyerahkan 13 bukti surat pada sidang pembuktian pekan lalu, sebelum mengajukan 18 dokumen baru pada persidangan terbaru.
“Kita sudah cek di e-Court ya. Jadi dari pihak kuasa hukum RSO sudah menyampaikan ada tambahan 18 bukti surat lagi ya. Yang awal adalah 13, yang sekarang tambahan 18 bukti surat,” ujar Chris.
Dengan demikian, jumlah bukti surat yang diajukan pihak Ruben dalam tahap tersebut mencapai 31. Isi dokumen-dokumen itu belum diungkapkan kepada pihak Sarwendah, sehingga belum ada penjelasan mengenai materi yang hendak dibuktikan melalui berkas tersebut.
Tim Sarwendah menyatakan akan menyampaikan bukti tandingan pada sidang berikutnya. Giliran itu menjadi bagian dari proses pembuktian, ketika masing-masing pihak mengajukan dokumen untuk mendukung dalilnya di hadapan majelis hakim.
Sidang hak asuh berlanjut setelah mediasi
Gugatan ini merupakan kelanjutan dari proses perceraian Ruben dan Sarwendah yang diputus pada akhir 2024. Dalam kesepakatan tertulis saat itu, pengasuhan anak-anak berada di tangan Sarwendah.
Ruben kemudian mengajukan gugatan hak asuh ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2026. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, ia menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian mengenai akses, waktu pengasuhan, serta kesempatan bertemu dan mendampingi anak-anaknya secara rutin.
Mediasi yang ditempuh kedua pihak sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan damai. Persidangan pun berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara dan memasuki tahap pembuktian surat. Pada sidang 14 Oktober 2026, pihak Ruben lebih dulu menyerahkan 13 dokumen.
Belum ada keterangan dalam persidangan mengenai hasil akhir gugatan. Setelah pihak Ruben mengajukan bukti tambahan, pihak Sarwendah dijadwalkan menyampaikan dokumen pendukung pada pekan berikutnya. Perkara tersebut masih berjalan, sehingga penilaian atas bukti dan permohonan masing-masing pihak berada dalam kewenangan majelis hakim.
Komnas PA soroti dampak konflik terhadap anak
Di tengah proses hukum itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengingatkan bahwa perselisihan orang tua yang terus muncul di ruang publik berpotensi menekan kondisi psikologis anak. Ketua Komnas PA Agustinus Sirait menegaskan lembaganya tidak berpihak kepada Ruben ataupun Sarwendah, melainkan berfokus pada perlindungan anak.
“Kami tidak pernah berada di sisi orang dewasa. Namanya perlindungan anak, ya khusus anak,” kata Agustinus di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (21/10/2026).
Agustinus mengatakan Komnas PA telah mengunjungi anak yang menjadi perhatian dalam persoalan tersebut dan melakukan asesmen dengan melibatkan tenaga ahli psikologi. Menurut dia, asesmen diberikan secara gratis dan dilakukan secara independen.
Ia juga menyebut lembaganya menerima komentar negatif di media sosial setelah menggelar konferensi pers. Namun, Agustinus menegaskan perhatian Komnas PA bukan pada posisi masing-masing orang tua, melainkan pada anak yang terdampak konflik.
Dengan kedua pihak masih akan menyampaikan bukti di persidangan, proses hukum belum mencapai kesimpulan. Di luar ruang sidang, imbauan Komnas PA menjadi pengingat bahwa penyelesaian sengketa perlu memperhatikan kebutuhan dan kondisi anak, sementara keputusan mengenai gugatan tetap menunggu pemeriksaan pengadilan.
