Presiden Prabowo Subianto menyatakan arah politik luar negeri pemerintahannya mengikuti garis yang dijalankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sikap itu, menurut Prabowo, sudah ia terapkan sejak masih menjabat Menteri Pertahanan di kabinet pemerintahan Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato Pengantar Presiden RI pada SKP 2 Tahun Pertama Pemerintahan, Rabu, 21 Oktober 2026. Ia menggambarkan Indonesia sebagai negara yang ingin menjadi tetangga baik bagi negara-negara lain, dengan mengutamakan kerja sama dan hubungan diplomatik.
Prabowo juga menegaskan Indonesia tidak ingin terikat pada blok kekuatan maupun pakta militer tertentu. Dalam penjelasannya, sikap itu berjalan beriringan dengan prinsip menghormati negara lain serta menolak imperialisme dan penjajahan.
Prabowo menyebut mengikuti garis Jokowi
Prabowo mengatakan keselarasan kebijakan luar negeri dengan pemerintahan sebelumnya bukan baru dimulai setelah dirinya menjadi presiden. Ia menyebut telah mengikuti garis politik Jokowi ketika masih menjadi Menteri Pertahanan, sebelum resmi dilantik sebagai kepala negara.
“Bahkan sebelum saya resmi dilantik sebagai presiden, saya masih jadi Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, saya mengikuti juga garis politik Pak Joko Widodo pada saat itu.”
Pernyataan itu menempatkan kebijakan luar negeri sebagai salah satu bidang yang, menurut Prabowo, memiliki kesinambungan dengan periode pemerintahan sebelumnya. Ia tidak merinci kebijakan tertentu yang dimaksud sebagai penerapan garis tersebut dalam pidatonya.
Penekanan pada kesinambungan itu disampaikan bersamaan dengan penjelasan mengenai posisi Indonesia dalam hubungan antarnegara. Prabowo menyebut pemerintah berupaya menjaga relasi baik dengan negara-negara tetangga, sembari membuka ruang kerja sama dengan mereka.
Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik
Prabowo menggambarkan pendekatan Indonesia sebagai upaya menjadi good neighbour atau tetangga yang baik. Dalam keterangannya, ia mengatakan telah berkeliling untuk menjajaki kerja sama dan berusaha memenuhi permintaan negara-negara yang ditemui, sejauh yang dapat dilakukan.
“Saya keliling saya mau kerja sama dengan mereka, apa yang mereka minta sebagian besar saya ikuti.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan penekanan pada hubungan yang dibangun melalui kerja sama. Namun, Prabowo tidak menyebut negara tertentu, bentuk kerja sama secara terperinci, ataupun permintaan yang dimaksud dalam kutipan itu.
Karena itu, gagasan menjadi tetangga baik dalam pidato tersebut tampil sebagai prinsip umum, bukan pengumuman tentang satu kesepakatan baru. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjaga hubungan dengan berbagai negara tanpa harus masuk ke dalam kelompok kekuatan tertentu.
Menjaga jarak dari blok dan pakta militer
Prabowo menegaskan Indonesia tidak ingin mengikuti blok mana pun dan tidak hendak bergabung dengan pakta-pakta militer. Sikap tersebut ia letakkan dalam kerangka politik luar negeri yang menghormati negara lain serta menolak imperialisme dan penjajahan.
Dengan demikian, pesan yang disampaikan dalam pidato itu mencakup dua penekanan: menjaga hubungan baik melalui kerja sama dan mempertahankan kebebasan Indonesia dari ikatan blok maupun pakta militer. Prabowo menyebut pendekatan tersebut sebagai bagian dari garis politik luar negeri yang telah ia ikuti sejak berada di kabinet Jokowi.
Pidato itu belum menguraikan bagaimana prinsip-prinsip tersebut akan diterapkan pada tiap persoalan atau hubungan bilateral. Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama dan keputusan konkret pemerintah akan memperlihatkan bagaimana arah yang ditegaskan Prabowo diterjemahkan dalam kebijakan luar negeri ke depan.
