Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili di peradilan umum. Putusan itu sekaligus meminta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diperbarui, dengan penyelesaian perubahan ditargetkan dalam waktu dua tahun.
Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 dibacakan dalam sidang pleno di Gedung I MK, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Perkara tersebut diajukan Lenny Damanik dan Eva Melina Br. Pasaribu. MK mengabulkan seluruh permohonan uji materiil mereka.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai UU Peradilan Militer perlu memuat aturan yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum. Pengaturan itu dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum saat prajurit TNI terlibat perkara pidana.
MK minta batas yurisdiksi diperjelas
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan bahwa perubahan UU Peradilan Militer perlu mencakup definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Undang-undang juga harus mengatur batas yurisdiksi atau kewenangan mengadili kedua lingkungan peradilan tersebut terhadap perkara yang melibatkan prajurit TNI.
Dengan batas yang tegas, forum pengadilan untuk suatu perkara diharapkan tidak menjadi ruang ketidakpastian. Perkara yang termasuk tindak pidana umum, menurut penegasan dalam putusan, dapat diproses melalui peradilan umum. Sementara itu, rincian pembagian kewenangan harus dirumuskan dalam perubahan undang-undang.
MK juga menyoroti perlunya mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tentang forum peradilan. Persoalan itu berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 127 UU Nomor 31 Tahun 1997, yang turut dipersoalkan para pemohon dalam uji materiil.
“Termasuk dalam hal ini, berkenaan dengan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat mengenai penentuan forum peradilan terhadap suatu perkara,” kata Enny saat membacakan pertimbangan hukum.
Selain yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan, MK menyebut perubahan undang-undang perlu mencakup penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh. Pengaturan mengenai pengadilan militer pertempuran serta penyesuaian hukum acara juga masuk dalam substansi yang perlu dibenahi.
KSAD menyatakan TNI AD taat konstitusi
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Tandyo Budi Revita menyatakan TNI AD akan mengikuti konstitusi dan ketentuan yang berlaku. Ia menyampaikan sikap itu setelah pelantikan pada Kamis, 15 Oktober 2026, ketika dimintai tanggapan mengenai putusan MK.
“Sekarang kan tentara itu kan taat konstitusi ya. Sekarang konstitusinya masih bicara itu, kita ikut. Nanti negara membuat seperti apa? Itu yang kita ikutin,” ujar Tandyo.
Ketika ditanya mengenai perubahan UU Peradilan Militer, Tandyo menegaskan bahwa proses perubahan bukan kewenangan Angkatan Darat semata. Pernyataan itu menempatkan tindak lanjut putusan sebagai urusan negara melalui mekanisme yang berlaku, bukan keputusan yang dapat ditetapkan sendiri oleh TNI AD.
Putusan MK mengarahkan perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 agar aturan mengenai jenis tindak pidana, kewenangan mengadili, dan prosedur penyelesaian perkara tersusun lebih pasti. Dalam ringkasan putusan, revisi undang-undang tersebut diminta tuntas dalam dua tahun.
Rincian perubahan itu akan menjadi bagian penting dari tindak lanjut putusan. Di dalamnya, pembentuk undang-undang perlu merumuskan batas yang terang antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum, sekaligus memastikan mekanisme penentuan forum berjalan ketika terjadi perbedaan pandangan. Sikap TNI AD, sebagaimana disampaikan KSAD, adalah mengikuti ketentuan yang berlaku dan perubahan yang ditetapkan negara.
