Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kawal Reformasi (GMKR) mendatangi Kantor DPRD Kota Surakarta, Rabu (14/10), untuk mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui proses politik dan hukum di tingkat pusat.
Aksi tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono dan Wakil Ketua DPRD Ardianto Kuswinarno. GMKR menyerahkan aspirasi agar lembaga legislatif di Solo meneruskan tuntutan mereka kepada DPR RI, yang menurut para peserta aksi memiliki kewenangan menangani persoalan pemakzulan wakil presiden.
Ketua Presidium GMKR Rus Utaryono mengatakan, kedatangan mereka merupakan cara menyampaikan aspirasi masyarakat setelah MK membacakan putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Ia menilai persoalan terkait proses pencalonan Gibran perlu ditindaklanjuti, tidak hanya berhenti pada putusan pengadilan.
GMKR minta proses pencalonan Gibran ditelusuri
Dalam aksi itu, GMKR meminta DPRD Solo mengirimkan tuntutan mereka kepada DPR RI. Rus menyebut, langkah tersebut diperlukan agar putusan MK mengenai polemik persyaratan pendidikan Gibran mendapat tindak lanjut melalui mekanisme politik dan hukum.
Kelompok itu juga meminta dugaan ketidakberesan dalam proses pencalonan Gibran ditelusuri. Menurut Rus, pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran administrasi atau indikasi tindak pidana dalam proses tersebut.
“Jika ditemukan dugaan pelanggaran administrasi maupun indikasi tindak pidana. Kalau ditemukan indikasi pidana dalam proses itu, kami berharap aparat penegak hukum turun tangan membongkar semuanya,” kata Rus.
Pernyataan tersebut merupakan tuntutan GMKR, bukan kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti. Rus menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan dugaan yang mereka soroti diperiksa melalui mekanisme yang berlaku. Ia juga menegaskan, aspirasi itu perlu dibawa ke lembaga yang dianggap memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
GMKR menyatakan gerakan mereka tidak akan berhenti di Solo. Rus mengatakan kelompoknya berencana menyampaikan aspirasi secara berkelanjutan, sejalan dengan aksi yang dilakukan elemen masyarakat lain di Jakarta. Ia tidak merinci bentuk atau jadwal kegiatan lanjutan tersebut.
DPRD Solo akan mengirim dokumen ke DPR RI
Wakil Ketua DPRD Solo Ardianto Kuswinarno mengatakan pihaknya menerima aspirasi warga. Namun, ia menegaskan bahwa tuntutan pemakzulan wakil presiden bukan ranah DPRD Kota Surakarta. Karena itu, DPRD akan meneruskan dokumen tertulis yang disampaikan GMKR ke tingkat pusat.
“Itu (pemakzulan) bukan ranah kami. Ini ranahnya di DPR RI. Kami akan mendorong dan mengirimkan berkas tertulis dari teman-teman untuk bisa didengar oleh bapak-bapak di DPR RI,” ujar Ardianto.
Ardianto menyebut penerimaan aspirasi sebagai bagian dari kewajiban wakil rakyat. Ia menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pandangan maupun tuntutan, sekaligus mengingatkan pentingnya menyampaikan aspirasi dengan cara yang humanis agar proses demokrasi tetap kondusif.
Dengan demikian, langkah DPRD Solo dalam menanggapi aksi tersebut adalah meneruskan berkas, bukan memutuskan tuntutan pemakzulan. Keputusan mengenai tindak lanjut berada di tingkat pusat, sebagaimana disampaikan Ardianto kepada para peserta aksi.
Aspirasi berlanjut ke tingkat pusat
Aksi di Solo menempatkan dua hal sebagai perhatian GMKR: tindak lanjut atas putusan MK dan penelusuran proses pencalonan Gibran. Kelompok itu menginginkan keduanya dibawa ke jalur politik dan hukum, sementara DPRD setempat menyatakan akan mengirimkan aspirasi ke DPR RI.
Perkembangan berikutnya bergantung pada respons lembaga di tingkat pusat terhadap dokumen yang diteruskan. Untuk saat ini, tuntutan pemakzulan tersebut masih merupakan aspirasi yang disampaikan GMKR, sementara DPRD Solo berperan sebagai penerima dan penghubung aspirasi. Publik dapat mencermati apakah berkas itu kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
