Brigjen Aries Syahbudin ditunjuk sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri dalam perombakan sejumlah jabatan strategis yang ditetapkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Aries menggantikan Irjen Wibowo, yang mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK. I Sespim Lemdiklat Polri.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Surat itu ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri Irjen Dharmapala atas nama Kapolri. Perubahan juga mencakup sejumlah posisi lain di lingkungan Korlantas dan penugasan personel terkait.
Perombakan jabatan strategis di Korlantas
Selain pergantian Kakorlantas, jabatan Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas kini dipercayakan kepada Brigjen I Made Agus Prasatya. Sebelumnya, Made Agus menjabat Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas. Ia menggantikan Brigjen Komarudin, yang dimutasi menjadi Penata Kehumasan Polri Utama TK. II Divhumas Polri.
Posisi Dirgakkum yang ditinggalkan Made Agus selanjutnya diemban Brigjen Budi Indra Dermawan. Sebelum penugasan itu, Budi menjabat Karobindiklat Lemdiklat Polri. Pergeseran tersebut membuat sejumlah jabatan di jajaran Korlantas diisi oleh pejabat yang sebelumnya bertugas di posisi berbeda.
Jabatan Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas kini dijabat Brigjen Chiko Ardwiatto. Sementara itu, Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Aceh, mendapat penugasan sebagai Auditor Kepolisian Utama TK. I Itwasum Polri pada Korlantas Polri.
Rangkaian mutasi ini melibatkan perpindahan pejabat dari dalam Korlantas maupun dari satuan dan lembaga lain di lingkungan Polri. Penempatan baru tersebut ditetapkan dalam surat telegram yang sama, sehingga pergantian tidak hanya terjadi pada posisi pimpinan korps, tetapi juga pada beberapa direktorat serta penugasan yang berhubungan dengan Korlantas.
Polri sebut mutasi bagian dari pembinaan karier
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier. Menurut dia, rotasi dilakukan untuk memperkuat kinerja institusi sekaligus menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.
Johnny mengatakan penempatan personel mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Ia juga menyebut prinsip meritokrasi sebagai salah satu pertimbangan agar pejabat yang menerima amanah dapat menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Johnny dalam keterangannya, Minggu (11/10).
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menjalankan tugas dan berkontribusi bagi organisasi. Pengabdian mereka diharapkan menjadi landasan bagi pejabat baru untuk meneruskan program sekaligus meningkatkan kinerja sesuai bidang masing-masing.
Pejabat baru diminta segera beradaptasi
Johnny berharap para pejabat yang baru mendapat penugasan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah. Adaptasi itu, menurut dia, diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kesinambungan program yang telah berlangsung.
Ia juga menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan responsivitas dalam menjalankan jabatan. Pelaksanaan tugas kepolisian, kata Johnny, pada akhirnya harus berorientasi pada pelayanan serta kepentingan masyarakat.
Dengan sejumlah posisi Korlantas kini diisi pejabat baru, perhatian berikutnya tertuju pada proses penyesuaian dan kesinambungan kerja di tiap bidang. Polri menyatakan para pejabat diharapkan segera menjalankan tanggung jawabnya, sementara program yang telah berjalan tetap menjadi bagian dari tugas yang perlu diteruskan.
