Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026). Pemerintah menargetkan seratus kampung nelayan itu siap beroperasi pada akhir 2026.
Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Prabowo. Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
Dalam keterangan di akun media sosialnya, Sekretariat Kabinet menyebut Prabowo meminta pembaruan mengenai pembangunan kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Permintaan itu menempatkan kemajuan proyek dan kesiapan fasilitas sebagai perhatian dalam pertemuan tersebut.
Seratus kampung nelayan ditargetkan beroperasi akhir 2026
Menurut Setkab, hingga akhir 2026 sebanyak 100 kampung nelayan ditargetkan siap beroperasi. Kawasan tersebut dirancang dengan fasilitas yang menunjang kegiatan melaut sekaligus mendukung pengelolaan dan penjualan hasil tangkapan.
Fasilitas yang direncanakan meliputi dermaga, pabrik es, tempat penyimpanan berpendingin atau cold storage, serta pasar. Dermaga menjadi infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, sedangkan pabrik es dan ruang penyimpanan dingin ditujukan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
Pasar di kawasan itu disiapkan sebagai lokasi jual beli hasil tangkapan nelayan. Rangkaian fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pembangunan KNMP tidak hanya mencakup sarana untuk melaut, tetapi juga kebutuhan setelah ikan didaratkan.
Pemerintah menyebut pembangunan kampung nelayan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Target 100 kampung yang disampaikan dalam pertemuan di Hambalang menjadi bagian dari rencana lebih luas untuk memperbanyak kawasan serupa di berbagai lokasi.
Pembangunan KNMP berlangsung di 1.090 lokasi
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.269 lokasi sepanjang 2026. Data yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menunjukkan pembangunan fisik telah dimulai di 1.090 lokasi. Sebanyak 179 lokasi lainnya masih berada pada tahap pra-pembangunan dan proses kontrak.
Angka tersebut dipaparkan Zulkifli dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP serta Budidaya Ikan Darat Tematik di Jakarta, Selasa (15/9). Rapat itu membahas percepatan pembangunan sekaligus operasionalisasi program.
Dari lokasi yang sudah berjalan, 65 kampung nelayan telah terbangun dan beroperasi. Adapun pembangunan tahap kedua di 35 lokasi tercatat mencapai progres 85,6 persen per 2 September 2026. Sembilan lokasi dalam tahap tersebut telah selesai sepenuhnya, sedangkan 26 lokasi lainnya ditargetkan rampung pada September 2026.
Rincian itu memberi gambaran bahwa target program mencakup beberapa tahap, dari persiapan dan kontrak hingga pembangunan fisik serta pengoperasian. Karena itu, laporan progres yang diminta Prabowo berkaitan dengan pekerjaan di lapangan sekaligus kesiapan fasilitas pendukung sebelum kampung nelayan mulai beroperasi.
Target jangka panjang mencapai 5.000 lokasi
Dalam rapat koordinasi tersebut, Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029. Ia menegaskan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Sekarang, di pemerintahan Presiden Prabowo, laut kita jadikan halaman depan. Karena itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas, termasuk pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih sampai 2029,” ujar Zulkifli.
Target 100 kampung yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2026 berjalan di tengah rencana pembangunan yang lebih besar tersebut. Tahap berikutnya akan bergantung pada kemajuan pembangunan di berbagai lokasi dan penyelesaian fasilitas yang dibutuhkan masyarakat pesisir.
Permintaan laporan di Hambalang menjadi penanda bahwa perkembangan KNMP terus dipantau di tingkat pemerintah pusat. Bagi nelayan, ukuran keberhasilan program pada akhirnya bukan hanya jumlah lokasi yang dibangun, melainkan juga berfungsinya fasilitas yang dapat menunjang kegiatan dan kesejahteraan mereka.
